Baasir dan Kementerian BUMN sudah membantah rekaman itu, tapi tak mempan. Menurut Baasir, rekaman itu tak lengkap. Menurut Kementerian BUMN, rekaman itu editan untuk menyesatkan publik. Menurut keduanya, percakapan dalam rekaman itu adalah soal saham proyek. Bukan fee.
Rekaman itu menjadi hotkey. Jika itu bukti hukum, memang harus di BAP. Jangan nanti jadi blunder seperti rekaman tilpon seks Habib Rizieq. Tak jelas siapa yang rekam, dan yang unggah. Sekonyong-konyong Habib Rizieq jadi tersangka, hukumnya dibengkokkan dired notice hingga ke Arab. Tak ada red notice untuk kasus seks kecuali seks anak dan HAM. Pejabat yang bengkokin itu saya dengar sudah dicopot oleh Jenderal Tito Karnavian.
Walau sudah ada bantahan dari JK, bahwa percakapan itu soal kilang gas di Banten di lingkungan Kalla Group, tapi tak ada yang percaya. Yaitu, JK terlalu banyak berdusta. Lagi pula Jaka Sembung, alias gak nyambung. Secara etimologis, bahasa rekaman itu memang soal fee, bukan saham. Repotnya, proyek itu sudah tak ada. Akibatnya, bantahan itu tak dapat diklarifikasi.
Rekaman itu jelas perlawanan pro Dwi Manik yang didzolimi oleh Rini. Kasusnya telanjang. Si pembuat telah menghitung potongan itu yang menunjukkan korupsinya triumvirat.
Pertama, dalam 4 tahun belalangan, sudah 4 kali Pertamina RUPS. Itu jelas melanggar GCG (good corporate governance). Boleh saja Rini mantan Dirut Astra, tapi bikin RUPS sekali setahun, hanya manajemen ala Rini di atas bumi. Manajemen korup.
Kedua, dalam catatan Ferdinan Hutahayan, pada pilpres lalu, Rini menghimpun Rp 16 triliun untuk biaya pilpres. Karenanya lalu Rini dipasang jadi Menteri BUMN untuk kutip dana bayar utang, etc.
Ketiga, ulah Rini yang tak terkontrol telah membuat DPR gusar besar. Ia diusir dan dan dilarang datang ke DPR hingga hari ini setelah bentrok dengan Rieke soal Pelindo 2. Artinya Rini lepas dari pengawasan.
Keempat, mengutip Catatan Tengah Derek Manangka, bahwa hubungan Rini dan Jokowi, bukan hubungan biasa, melainkan sex affair. Maka kedekatan Elisa Manik dengan presiden mengganggu affair itu sehingga Manik didepak. Tapi bagaimana dengan Dwi?
Kelima, ketika Dwi hengkang, kinerja Pertamina sangat top. Pertamina berhasil menumpuk biaya untuk pengembangan hingga Rp 700 triliun. Pembukuan pendapatannya prima. Tapi Dwi tak bisa diajak hengki pengki, maka ia digusur.
Manik masuk. Presiden mendekat. Dan mulai merongrong Pertamina dengan One Price yang membuat utang Pertamina menggunung. One Price itu tanpa lapak hukum, hanya perintah oral sang presiden. Akibatnya, resikonya tak masuk APBN, ditanggung sendiri oleh Pertamina.
4 alasan pencopotan Manik terasa mengada-ada. Yaitu, tumpahan minyak di Banjarmasin. Faktanya ada kapal yang menabrak pipa dan kapalnya sudah ditangkap polisi. Mengapa lantas Manik yang keliru? Kemudian, pemerintah tinggal pilih: menaikkan harga atau menambah subsidi atas kenaikan harga internasional. Tapi malah Manik yang salah.
Pembangunan kilang telat mulainya. Manik salah lagi. Mana duitnya untuk bayar joint vetura pembangunan kilang itu? Tak ada duitnya. Duit Pertamina telah habis untuk bela-belain proyek Jokowi, dan piutang pemerintah yang tak bayar-bayar. Penyakit itu, malah ulahnya Rini dan Jokowi.
[***]
Anggota Komisi Hukum DPR 2004 - 2009, Advokat, Lembaga Penyuluhan Bantuan Hukum Nahdlatula Ulama, PBNU
.jpg)
.jpg)
BERITA TERKAIT: