Begitu kata Ketua DPR RI, Bambang Soesatyo membantah anggapan bahwa usulan Pilkada DPRD berasal dari dirinya.
"Usulan tersebut bukan dari saya pribadi maupun pihak KPK, Ini kan muncul dari diskusi-diskusi, dari realitas perkembangan politik yang ada," ujar Bamsoet di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (10/4).
Realitas tersebut dilihat dari jumlah calon kepala daerah (cakada) yang bertransaksi secara ilegal demi mendapatkan tiket kepala daerah.
"Lihat saja kemarin transaksional sangat ganas sekali, untuk mendapatkan tiket kepala daerah saja, seorang calon harus mengeluarkan dana puluhan milyar bahkan ratusan milyar begitu," ujar Bamsoet.
Menurutnya, tindakan tersebut harus segera dihentikan. Salah satu opsi terbaik saat ini adalah revisi pilkada langsung menjadi pilkada DPRD. Kajian ini demi kebaikan masyarakat.
"Bagaimana kita bisa berharap banyak terhadap kepala daerah yang membeli jabatannya itu dengan uang milyaran, puluhan dan ratusan milyar begitu untuk bekerja dengan baik untuk masyarakat di lima tahun ke depan?" imbuhnya.
Ia juga menyampaikan bahwa kajian tersebut akan dibicarakan lebih lanjut dengan seluruh partai yang ada dan segera dibuatkan keputusan.
"Kita akan kembalikan ini ke partai-partai politik yang ada untuk lakukan pengkajian dan tentu nanti kita ambil keputusan di DPR, tapi kapan itu ya belum tahu," paparnya.
[ian]
Wacana pilkada lewat jalur DPRD muncul bukan atas usulan pribadi, melainkan dari realitas perkembangan politik yang ada. 
