Politikus senior Partai Golkar, Zainal Bintang, juga menyesalkan proses pengusutan dan pengadilan kasus korupsi E-KTP yang begitu bertele-tele. Hal ini membuat mesin Partai Golkar tersendat.
Karena itu, menurut dia diperlukan pintu keluar yang tepat untuk menyelamatkan Golkar dari keterpurukan dan bulan-bulanan publik.
"Pintu darurat yang tepat saat ini adalah lewat Munaslub atau Munas biasa. Tergantung kesepakatan pengurus daerah selaku pemilik suara bersama DPP Golkar, selaku pengendali mesin politik partai secara nasional," kata Zainal Bintang, ketika dihubungi Jumat siang (17/11).
Bagi anggota Dewan Pakar Golkar ini, pilihan untuk menggelar Munaslub adalah cukup moderat, adil dan mengacu kepada AD/ART partai.
Selain itu, hak konstitusi Setya Novanto tetap dihormati dengan tetap melibatkannya dalam penggodokan proses menuju Munaslub.
"Ini adalah bentuk penghormatan terhadap kiprah, kinerja dan kerja keras SN membesarkan Golkar," kata Bintang.
Dia tegaskan, Golkar perlu mengambil langkah cepat dan cerdas dengan mengganti Ketua Umum. Hal tersebut sangat mendesak sebelum Golkar mendapat intervensi kepentingan orang-orang yang bertujuan membusukkan Golkar supaya "keok" dan hancur pada Pemilu 2019.
"Artinya, Jokowi pun mau disasar kelompok petualang politik," ucapnya.
Dia menegaskan bahwa kepemimpinan SN saat ini sudah tidak efektif, bahkan setengah lumpuh atau dilumpuhkan karena terjerat kasus dugaan korupsi jumbo yang menyita waktu, perhatian dan menguras kesehatan SN.
"SN sudah enggak jernih dan enggak bisa fokus mengurus Golkar," tudingnya.
Sekali lagi ia mengingatkan kepada keluarga besar Golkar bahwa sedang ada gerakan petualang politik yang terang-terangan mau mengangkangi Golkar.
"Keluarga besar Golkar harus bertindak cepat dan cerdas," jelas Bintang.
[ald]
Dinamika politik dan situasi kesehatan Setya Novanto (SN) jelas menunjukkan dia tidak bisa lagi bekerja maksimal sebagai Ketua Umum Partai Golkar dan Ketua DPR RI. 
