Kedua, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 2/2017 tentang organisasi masyarakat (Ormas) yang sudah disetujui oleh DPR RI tersebut berpotensi mengancam demokrasi dan negara hukum karena membuka peluang bagi pemerintah berlaku repressive dan mengabaikan hukum. Pasalnya, kecenderungan kekuasaan memiliki patologi abuse of power, apalagi sudah bermodal legalitàs hukum untuk berlaku represif.
Maka dari itu kami mempersilahkan berbagai kelompok yang tidak bersepakat melakukan protes dengan cara elok melalui proses hukum. Uji materi misalnya, dan menghormati proses demokrasi yang sudah terjadi DPR, meskipun sejatinya menurut saya terang Perppu yang disepakati oleh pemerintah tersebut menciderai demokrasi itu sendiri. Namun, kedewasaan publik menghormati proses demokrasi penting dirawat.
Ketiga, bagi kami polemik Perppu kali ini, memiliki ibrah (pembelajaran) bagi semua pihak, terutama organisasi atau kelompok yang sering menyebut demokrasi dan pancasila adalah sistem kafir, thogut dan tidak Islami. Justru faktanya demokrasi dan pancasila sangat Islami karena memberikan ruang dialog (musyawarah) yang sangat luas dan melawan represifitas.
Bahkan mereka yang menghujat demokrasi saya kira harus berkaca, fakta bahwa demokrasi dan pancasila saat ini ideal dan cocok sebagai ijtihad sistem politik dan nilai bersama yang paling ideal saat ini bagi Indonesia, karena faktanya mereka sendiri berlindung dibalik demokrasi.
Keempat, Perppu yang sudah disahkan DPR bagi kami tidak akan efektif menekan berkembangnya ideologi anti pancasila. Hal itu malah justru memberikan ruang mereka melakukan konsolidasi lebih luas, karena doctrine-doctrine ini seringkali membesar dibawah tekanan penguasa.
Oleh sebab itu memukul tidak selalu efektif untuk meredam mereka, jalan yang paling efektif adalah dialog intens dimana pelurusan cara pandang mereka terkait dengan tafsir agama yang absolut tentang khilafah misalnya, bisa diluruskan. Dialog adalah jalan yang paling beradab melawan ideologi utopis anti pancasila dan demokrasi tersebut. Namun tidak boleh dilawan dengan cara anti demokrasi juga, sehingga sulit membedakan kelompok anti demokrasi dengan pemerintah yang berlaku anti demokrasi juga.
[***]Dahnil Anzar Simanjuntak
Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Pemuda Muhammadiyah
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
