"Jadi nggak masuk akal (demo ini). Ini (FDS) bukan sesuatu yang prinsip, tidak fundamental. Kalau agama dihina, boleh lah (demo)," jelasnya saat dihubungi pagi ini.
Apalagi, dia menambahkan, Presiden Jokowi sendiri sudah menjelaskan bahwa tidak ada keharusan untuk melaksanakan FDS tersebut. Karena itu bagi yang mau dan sudah siap, silakan menjalankan. "Kan tak ada paksaan," ungkapnya.
Rektor Universitas Ibnu Choldun, Jakarta, ini semakin heran unjuk rasa tersebut melibatkan para santri. Apalagi belakangan, demo seperti yang terlihat dalam video yang viral, para santri sampai teriak-teriak bunuh, bunuh menteri.
"Saya sangat prihatin, dan menyayangkan sampai keluar kata-kata yang sangat provokatif. Ini sudah kriminal, sudah masuk ranah pidana. Karena mengancam membunuh," tegasnya.
Karena itu dia yakin ada kepentingan politik dibalik unjuk rasa tolak FDS tersebut. Terlebih keberadaan PKB dalam isu tersebut.
"Ini kepentingan politik. Semua kan sudah tahu, itu menterinya dari Muhammadiyah. Membuat dua kekuatan besar bangsa ini berhadapan-hadapan. Sehingga melupakan persoalan yang lebih krusial, kemisknan kesenjangan, ketidakadilan," tegasnya.
Apa kepentingan politik PKB?
"Kan ini menjelang Pilkada serentak, dan Pemilu 2019 sudah lama lagi. Ini bisa saja dimaknai (ada kepentingan politik)," ungkapnya.
Namun tidak mau lebih jauh membahas soal adanya kepentingan politik tersebut. Dia hanya mengimbau untuk saling menahan diri.
"Saya hanya ingatkan bangsa ini sangat rawan terharap masalah integrasi. Jangan sampai sesama kita diadu untuk kepentingan sekelompok orang tertentu. Yang rugi kita sendiri," tandasnya.
[zul]
Sosiolog Musni Umar heran dengan adanya demonstrasi besar-besaran yang dimotori PBNU dan PKB terkait pelaksanaan sistem Full Day School (FDS) belajar. Karena menurutnya, soal FDS tersebut bukan sesuatu yang prinsip. 
