Karena itu, terkesan DPR sengaja mempersempit ruang gerak partai yang baru melalui RUU Pemilu 2019. Terutama kehadiran dua partai baru, PSI dan Perindo.
"Tampaknya partai lama ini khawatir," kata Abbas saat dihubungi, Rabu (31/5).
Contohnya melalui parlemen treshold (PT) dan verifikasi partai politik oleh KPU, yang diatur dalam RUU Pemilu tersebut. Partai lama beranggapan dengan verifikasi maka akan memperberat peluang partai baru lolos ke Pemilu 2019.
Padahal dia menekankan, partai lama juga wajib ikut verifikasi sesuai putusan Mahkamah Konstitusi 2014. "Jangan ada diskriminasi terhadap partai baru. Verifikasi harus semua partai politik," kata Abbas.
Menurutnya, jika verifikasi benar-benar fair, jujur dan adil partai lama juga terancam tidak bisa lolos ke Pemilu 2019.
"Partai lama itu problemnya adalah infrastruktur partai sampai ke bawah, basis partai ke bawah biasanya stagnan setelah wakilnya duduk di DPR. Kalau dilakukan verifikasi lagi tentu akan sulit bagi mereka," kata Abbas.
Oleh karena itu, Abbas mengatakan dengan waktu yang semakin mepet diharapkan DPR dan pemerintah bijak dalam memutuskan RUU Pemilu.
Pansus RUU Pemilu sendiri sudah memutuskan partai-partai lama yang sudah lolos verifikasi sebelumnya pada tahun 2014 tidak lagi perlu diverifikasi. "Karena syaratnya tidak berubah dari pemilu sebelumnya," jelas kata Ketua Pansus RUU Pemilu Lukman Edy kemarin.
Politikus PKB ini mengungkapkan apa yang diputuskan Pansus RUU Pemilu itu mengikuti logika dari keputusan MK yang dalam klausul keputusannya mempertimbangkan tentang syarat verifikasi.
Apa yang diputuskan Pansus akan dibawa ke Bamus DPR RI lalu diteruskan ke Paripurna untuk diminta persetujuan dari anggota DPR RI, apakah bisa disahkan atau tidak.
[zul]
Peneliti Lembaga Survei Saiful Mujani Research & Consulting (SMRC), Sirojudin Abbas menilai ada kekhawatiran dari partai lama-lama yang ada di DPR terhadap kemunculan partai baru. 
.jpg)
BERITA TERKAIT: