Para petani memperoleh hak-haknya setelah rumah dan lahan pertanian mereka diratakan tanah oleh buldozer PT Pertiwi Lestari. Bahkan ada di antara mereka yang dipenjara dalam memperjuangkan hak-hak tersebut.
"
Alhamdulillah hari ini para petani yang tergabung dalam STTB sudah mendapatkan hasil," jelas Direktur Satgas Advokasi PP Pemuda Muhammadiyah, Gufroni, (Senin, 15/5).
Dari hasil pertemuan dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ATR, Kemensos, LHK, KSP dan Wakil Bupati Karawang, disepakati petani akan mendapatkan sertifikat SHM seluas 18-30 Ha dan mendapatkan lahan pertanian 1000-1200 Ha.
"Adapun sertifikat SHM tersebut akan di berikan dalam bentuk sertifikat komunal dan akan di-SK-kan oleh Bupati Karawang. Sementara lahan pertanian 1000-1200 Ha akan diberikan di bawah naungan koperasi/organisasi," ujarnya.
Namun demikian, dia mengingatkan petani Karawang tidak boleh berpuas diri dan senang berlebihan. Karena perjuangan masih panjang.
"Selama Sertifikat SHM belum di tangan, petani harus tetap solid, jangan mau diadu domba oleh pihak-pihak yang memiliki niat tidak baik untuk melemahkan semangat kaum petani. Para Petani harus tetap semangat mengawal proses ini," ungkap dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Tangerang ini.
Pihaknya bersama lembaga advokasi lainnya tetap senantiasa mengawal dan memberi pendampingan baik secara litigasi dan non litigasi agar konflik agraria ini dapat selesai dengan hasil berupa kemenangan 100% bagi seluruh petani di Teluk Jambe Karawang dan petani lainnya di seluruh Indonesia.
Pemuda Muhammadiyah aktif mengadvokasi petani Teluk Jambe. Bahkan menyediakan tempat selama berjuang di Jakarta.
[zul]
Perjuangan para petani yang tergabung dalam Serikat Tani Teluk Jambe (STTB) membuahkan hasil. 
BERITA TERKAIT: