Bambang Soesatyo: Sebaiknya Reshuffle Kabinet Dipercepat

Pasalnya, popularitas pemerintahan saat ini sedang anjlok, karena tim ekonomi Kabinet Kerja tidak sensitif pada aspirasi rakyat tentang harga kebutuhan pokok masyaratat. Dimana, sejak awal April 2015 harga-harga barang terus naik.

Politisi Golkar Bambang Soesatyo menilai, para menteri ekonomi di Kabinet Kerja sekarang ini tampaknya tidak mampu melakukan penyesuaian ritme kerja mereka, setelah Presiden Jokowi merubah kebijakan subsidi energi.

Perubahan mendasar yang dampaknya langsung dirasakan rakyat adalah membiarkan harga eceran BBM dibentuk seturut mekanisme pasar. Harga BBM turun-naik kapan saja tanpa disosialisasikan. Dampaknya sangat luas dan strategis, karena menyentuh harga kebutuhan pokok dan tarif jasa angkutan. Harga kebutuhan pokok dan tarif angkutan bisa turun-naik kapan saja.

Seharusnya, kata Bambang, dalam situasi seperti itu, pemerintah tidak boleh diam saja. Pemerintah sebagai regulator harus hadir di pasar untuk menstimulir harga dan pasokan agar segala sesuatunya terkendali dan terjangkau oleh rakyat kebanyakan.
"Itulah pekerjaan besar yang harus selalu diantisipasi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah di semua provinsi," ujar Anggota DPR RI ini kepada wartawan, Minggu (3/5).

Konsekuensinya, lanjut Bambang, harus ada koordinasi berkesinambungan antara tim ekonomi di Kabinet Kerja dengan semua pemerintahan provinsi. Namun, tim ekonomi di kabinet tidak sensitif.

"Presiden harus menanggung akibat dari kelemahan tim ekonomi itu," tegasnya.

Sebuah survei menyebutkan, sekitar 66,6 persen publik tidak puas pada kinerja pemerintah di bidang ekonomi karena melambungnya harga komoditi kebutuhan pokok, gas, listrik, serta naik-turunnya harga BBM.

"Karena itu, presiden sebaiknya segera membentuk tim ekonomi yang kuat. Selain fokus pada proyek-proyek besar di bidang infrastruktur, tim ekonomi itu secara konsisten harus peduli isu kebutuhan pokok," tukas Bambang yang juga wakil ketua umum Kadin Indonesia ini. [rus]