"Meski sudah ada pejabat kepolisian yang dicopot dari jabatannya akibat mengkampanyekan paslon tertentu, tapi aksi ketidaknetralan polisi di berbagai daerah masih saja terjadi," ujar Ketua Presidium IPW, Neta S. Pane, dalam keterangan persnya, Senin (25/6).
Neta mencontohkan demonstrasi warga Tapanuli Utara, Sumatera Utara (Sumut), pada 22 Juni 2018. Warga menuntut Kapolres setempat segera mengundurkan diri karena dugaan berpihak pada salah satu pasangan calon di Pilkada Tapanuli Utara. Bahkan, ada indikasi peran anggota DPR dalam kasus itu.
"Akibat ketidaknetralan polisi ini warga Tapanuli Utara khawatir terjadi konflik di daerahnya. Padahal warga berharap Pilkada 2018 bisa berjalan lancar dan aman tanpa keberpihakan oknum-oknum kepolisian pada paslon tertentu," jelasnya.
Melihat situasi yang memanas, lanjut Neta, Mabes Polri lewat Satgas Nusantara perlu segera turun ke Tapanuli Utara agar tidak terjadi konflik di daerah itu.
Tak hanya di Tapanuli Utara, masalah juga muncul di Kepulauan Riau (Kepri), khususnya terkait pertemuan Wakapolda Kepri Brigjen Yan Fitri dengan Ketua DPW PDI Perjuangan dan tim sukses Paslon tertentu di Kedai Kopi BT 10 Tanjungpinang.
"Untuk itu Wakapolda perlu menjelaskan pertemuan itu secara transparan agar Pilkada di daerah ini berjalan aman tanpa konflik," saran Neta.
IPW melihat imbas dari ketidaknetralan Polri di Pilkada 2018 telah memperburuk situasi keamanan di sejumlah daerah. Isu ini pun bukan pertama kali meledak. Ketidaknetralan polisi sempat marak diberitakan menjelang Pemilu 2009. Sejumlah kaos berlambang partai politik penguasa sempat ditemukan di sejumlah Polsek dan Polres.
[ald]
Indonesia Police Watch (IPW) mencatat beberapa kasus ketidaknetralan anggota Polri masih terjadi menjelang Pilkada Serentak 2018. 
.jpeg)