Jangan Kementerian Agama Yang Ngatur Penceramah!

Menurut dia, daftar semacam itu memang sangat perlu karena ada juga mubalig atau ustadz-ustadz yang malah menghasut dan memprovokasi dalam setiap materi ceramahnya.

"Memang ada mubalig-mubalig yang ceramah-ceramahnya itu hanya memprovokasi, menghasut," katanya di sela-sela diskusi 'Peran Pemerintah dalam Penanggulangan Ekstremisme/Terorisme' di Jakarta,  Jumat (25/4).

Makanya, lanjut mantan rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta ini, setiap penceramah harus diberikan standar dan parameter yang sangat jelas.

"Harus jelas latar belakang pendidikannya, dia pendidikannya apa, berdakwahnya dimana, jadi itu penting," tegasnya.

Namun demikian, dia menekankan, ke depan Kementerian Agama jangan mengeluarkan rekomendasi itu, melainkan sebuah wadah yang lebih netral.

"Yang bikin jangan Kementerian Agama. Bisa MUI, bisa juga ormas Islam bekerja sama dengan universitas Islam. Baru kemudian bisa untuk dipertanggungjawabkan secara akademik," imbuhnya.

Menurutnya, denga dipertegas daftar semacam itu justru menyulut kemarahan terhadap pemerintah dan bisa menjadi bibit baru bagi tindak pidana terorisme.

Azyumardi mengatakan, bagaimanapun juga para penceramah memang tetap harus diatur.

"Harus diatur. Anda kalau ke berceramah di Malaysia, Singapura, dan di Mesir itu harus ada surat izinnya, harus ada SIM nya. Nah di Indonesia ga perlu ada SIM. Bebas, tapi kebebasan itu sering disalahgunakan oleh ustadz-ustadz untuk memaki-maki siapa saja. Menuduh-nuduh thogut, oleh karena itu harus ditertibkan," pungkasnya. [fiq]