Salah satunya datang dari Front Pembela Rakyat (FPR). FPR mendesak agar Presiden Joko Widodo segara mencopot Jenderal Pol. Tito Karnavian dari jabatan Kapolri.
Panglima FPR Nugroho Prasetyo mengatakan pihaknya kehilangan kepercayaan terhadap Polri di bawah kepemimpinan Tito terkait kerusuhan yang juga mengakibatkan empat anggota kepolisian luka-luka.
"Bagaimana mungkin rutan Mako Brimbo yang dikelola Mabes dan Densus 88 ternyata memiliki tingkat keamanan yang sangat rendah, sehingga para napi teroris itu bisa merebut macam-macam senjata serta menyandera pihak kepolisian," ujar Nugroho dalam keterangannya, Sabtu (12/5/).
Menurut Nugroho, kejadian naas itu seharusnya tidak perlu terjadi jika Kapolri menerapkan pengamanan yang ketat (
tight security zone) terhadap para narapidana. Apalagi di Mako Brimob ada ratusan napi teroris, seharusnya pengamanan ekstra ketat harus lebih diperhatikan daripada napi umum.
Dia menambahkan, dalam waktu dekat FPR akan mendesak Komisi III DPR segera merekomendasikan pemberhentian Tito sebagai Kapolri.
"Kami sejak awal mengikuti kasus penyerangan Rutan Mako Brimbo ini ada hal yang menjadi tidak masuk akal kenapa Mako Brimbo bisa kebobolan diserang oleh napinya dari dalam," kata Nugroho.
Tito dinilai tidak mampu menjalankan tugasnya sebagai polisi yang melayani, mengayomi, dan melindungi anggota sendiri.
"Bila anggotanya sendiri saja tidak bisa dilindung kami juga ragu apakah Kapolri bisa melindungi rakyatnya," pungkasnya sambil menambahkan, terbaru terjadi penikaman terhadap anggota Intel Brimob Bripka Marhum Frence hingga tewas.
[rus]
. Tragedi meninggalnya lima anggota Polri di Mako Brimob Kelapa Dua, Depok, Jawa Barat akibat serangan narapidana teroris mendapat sorotan kritis dari masyarakat. 
BERITA TERKAIT: