Purnawirawan Dilarang Menyeret TNI Ke Kancah Politik Praktis

Partisipasi para purnawirawan tersebut memang menunjukkan adanya penghargaan masyarakat, sekaligus wujud partisipasi aktif dalam politik setelah kembali ke tengah-tengah masyarakat. Namun partisipasi tersebut tidak boleh menyeret TNI ke kancah politik praktis.

Hal tersebut disampaikan Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, dalam sambutannya yang dibacakan oleh Perwira Staf Ahli Tingkat III Bid. Polkamnas Panglima TNI Laksda TNI Muchammad Richad pada upacara 17-an di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Selasa (17/4).

Marsekal TNI Hadi menekankan pentingnya menjaga netralitasnya, karena TNI adalah institusi strategis yang memiliki jangkauan sampai ke pelosok nusantara dan mendapat kepercayaan yang tinggi dari masyarakat.

"Tugas TNI untuk mengamankan dan menjamin suksesnya pesta demokrasi, tidak boleh dirusak oleh sikap yang tidak netral," tegasnya.

Lebih lanjut Panglima TNI menyampaikan bahwa salah satu tantangan yang dihadapi dalam waktu dekat adalah Pilkada serentak di 171 daerah seluruh wilayah Indonesia, termasuk rangkaian Pemilu 2019.

Menurutnya, pesta demokrasi tersebut biasanya akan diiringi dengan meningkatnya suhu politik di tanah air dan kerawanan akan timbul bila hal itu dibarengi dengan berbagai tindakan kontra produktif seperti kampanye hitam dan provokasi serta pengerahan massa yang anarkis.

"Saya minta kepada seluruh prajurit dan PNS TNI untuk tidak bersikap reaktif terhadap segala isu yang berkembang dan tetap fokus pada tugas yang diembankan kepada kita sekalian," ujarnya.       

Marsekal TNI Hadi menambahkan bahwa prajurit dan PNS TNI harus dapat membawa kesejukan di tengah-tengah masyarakat dengan tidak ikut meneruskan atau menyebarkan isu-isu tidak jelas yang dibuat oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Apabila masyarakat meminta konfirmasi, sampaikan penjelasan yang tidak memperkeruh suasana.

"Jelaskan bahwa saat ini masyarakat harus lebih dewasa dalam bersikap di media sosial, karena kegaduhan yang timbul justru akan merugikan masyarakat sendiri," katanya.

Di sisi lain Panglima TNI mengingatkan bahwa Indonesia adalah bangsa yang majemuk. 

Kemajemukan ini telah disadari oleh para pendahulu dan pendiri bangsa, sehingga menjadikan Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan bangsa Indonesia.

"Sejak awal para pendiri negara ini telah menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan kesukuan, agama, dan golongan," terangnya.[wid]