Hal tersebut dikatakan Panglima TNI, Jenderal TNI Gatot Nurmantyo, kepada wartawan usai menghadiri rapat Kabinet Persiapan Pemeriksaan Laporan Keuangan Tahun 2017 pada Pemerintah Pusat di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Selasa (5/12).
Gatot menekankan bahwa penunjukan Panglima TNI merupakan hak prerogatif Presiden RI yang diatur UU. Secara pribadi pun ia menganggap Marsekal TNI Hadi Tjahjanto yang masih menjabat Kepala Staf TNI AU (KSAU) sangat tepat untuk memegang jabatan tersebut.
"Regenerasi kader-kader kepemimpinan TNI sudah melalui tahapan yang matang dan dipersiapkan," tegas Gatot, dikutip dari berita Puspen TNI.
Soal "tahun politik" 2018 dan 2019, Gatot Nurmantyo menyebutnya berpotensi konflik sangat tinggi. Gambarannya adalah situasi Pilkada DKI Jakarta 2017 yang berlangsung sangat keras dengan tensi tinggi disertai pengerahan pasukan yang begitu banyak.
Menurut dia, Pilkada Jakarta dapat dijadikan acuan untuk memprediksi situasi keamanan pada Pilkada Serentak di 171 daerah, juga Pemilu Legislatif dan Pilpres 2019.
"Dalam hal ini KSAU Marsekal TNI Hadi Tjahjanto sangat tepat menjadi Panglima TNI pada tahun politik dan sudah sesuai dengan keinginan Presiden Jokowi," tambah Gatot.
[ald]
Presiden Joko Widodo mempersiapkan Marsekal TNI Hadi Tjahjanto untuk menghadapi tantangan berat tahun politik yang diwarnai Pilkada Serentak (2018), Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden (2019). 
