TB Hasanuddin: Entah KKB Atau OPM, Mereka Tetap Harus Dikejar

Hal tersebut dikatakan Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Mayjen TNI (Purn) Tubagus Hasanuddin atau TBH, kepada Kantor Berita Politik RMOL, Sabtu (18/11).

Dia mengakui, ada beberapa versi mengenai kelompok bersenjata penyandera warga di Desa Banti dan Kimbely, Kecamatan Tembagapura, Kabupaten Mimika, Papua.

"Ada banyak orang menyatakan KKB, itu untuk kepentingan penindakan. Kemudian ada yang mengatakan bahwa itu adalah KKB yang diindikasikan adalah OPM. Tapi kalau saya cenderung mereka (penyandera) adalah kelompok bersenjata liar yang terindikasi punya nuansa politik," terang mantan Sekretaris Militer Presiden ini.

Dia yakin, kelompok penyandera itu bernuansa separatisme. Bisa bercita-cita menjadi separatis, atau sudah menjadi separatis.

"Saya simpulkan saja mereka OPM," tegas TBH.

Ada alasan dari penyebutan itu. TBH menilai, motif  penyanderaan bukan sekadar untuk mendapatkan uang.

"Kayaknya enggak mungkin motif uang, kalau menyandera dengan tujuan uang itu biasanya menyandera kelompok kecil atau pejabat dengan permintaan tebusan," jelasnya.

"Kalau motif mereka itu, seperti ini mengepung kampung, menyandera ratusan orang pasti motifnya politik," jelasnya.

TBH tegaskan, yang memiliki motif politik pastilah OPM. Tetapi, apapun itu, apakah KKB yang ditindaklanjuti lewat pendekatan hukum karena dianggap kriminal maupun OPM yang ingin mendirikan negara sendiri, para penyandera harus dikejar sampai dapat.

"Ya, tindaklah. Enggak bisa satu dua orang atau berkelompok dengan senjata militer dibiarkan saja. Kejar terus, dengan alasan apapun baik dia KKB ataupun OPM, karena dia bersenjata. Walaupun mereka orang baik, tetap saja bersenjata," tegas petinggi PDI Perjuangan ini.

Dia berharap tidak ada lagi perdebatan mengenai penyebutan atas kelompok bersenjata itu.

"Semua punya data, polisi bisa masuk dan TNI punya data juga. Tindak saja, karena TNI dan Polri punya alasan masing-masing yang saling menguatkan," pinta TBH. [ald]