Direktur Eksekutif Imparsial Al Araf menilai, panglima TNI kedepan mesti mempertimbangkan agenda politik pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla dalam membangun poros maritim.
Idealnya, sambung Al Araf panglima TNI kedepan diambil dari matra laut atau udara. Alasannya, pembangunan poros maritim harus diikuti oleh pembangunan kekuatan udara dan kekuatan di laut.
"Dengan tidak mmeninggalkan kekuatan darat. Kekuatan darat itu penting, tapi yang prioritas itu udara dan laut. Sehingga idealnya Panglima TNI yang baru berasal dari Angkatan Udara atau Angkatan Laut," ujarnya di Jakarta, Selasa (2/5).
Al Araf menambahkan, Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu juga harus masuk dalam evaluasi Presiden Joko Widodo.
Menurutnya, realitas konflik antara Kemenhan dan TNI dalam konteks pengelolaan anggaran pertahanan justru mengaburkan agenda reformasi pertahanan.
"Proses reformasi keamanan belum selesai dan harus diteruskan, harus dicari Menhan dan panglima TNI yang sejalan. Saya setuju agenda reformasi militer harus diselesaikan," ujarnya.
Senada dengan Al Araf, peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Irine Hiraswari Gayatri menilai pembangunan poros maritim dalam tubuh militer perlu dibangun kembali.
Menurutnya, pemerintahan Jokowi tinggal menyisahkan dua tahun lagi, sehingga konsep pertahanan maritim mesti terwujud dengan bantuan militer yang dipimpin oleh panglima dari matra Angkatan Laut atau Angkatan Udara.
"Dalam mensukseskan poros maritim, maka rotasi pengantian panglima TNI perlu dilakukan dengan mengganti dari Angkatan Udara atau Angkatan Laut. Kalau mengikuti rotasi tersebut, harusnya sekarang Angkatan Udara. Saya yakin Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo sudah legowo dan tidak akan melakukan resistensi," tutup Irine.
[sam]
BERITA TERKAIT: