Forum Ekonomi RMOL
Forum Ekonomi Politik RMOL Mobile

Kemenag Siapkan Empat Strategi Perkuat Usaha dan Produk Pesantren

 LAPORAN: <a href='https://rmol.id/about/reni-erina-1'>RENI ERINA</a>
LAPORAN: RENI ERINA
  • Selasa, 17 November 2026, 21:07 WIB
Kemenag Siapkan Empat Strategi Perkuat Usaha dan Produk Pesantren
Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI, Prof. Dr. Phil. H. Kamaruddin Amin, M.A. (Foto: Istimewa)
Kecil Besar
rmol news logo Kementerian Agama (Kemenag) menyiapkan sejumlah langkah untuk mengatasi hambatan pengembangan usaha pesantren, mulai dari pengelolaan keuangan koperasi hingga pemasaran produk yang masih terbatas di lingkungan desa.

Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI, Prof. Dr. Phil. H. Kamaruddin Amin, M.A., mengungkapkan empat persoalan utama yang masih dihadapi unit usaha pesantren. Di antaranya, keuangan koperasi pesantren (Kopontren) yang belum dikelola secara terpisah dari rekening yayasan, pemasaran produk yang masih terbatas di pasar lokal, serta sulitnya mengakses pembiayaan syariah formal.

Persoalan lainnya adalah pemanfaatan teknologi digital yang belum merata. Kondisi ini membuat sebagian usaha pesantren kesulitan meningkatkan daya saing, termasuk dalam menerapkan pencatatan transaksi secara digital.

“Kita harus jujur melihat tantangan dan fakta di lapangan. Kita tidak boleh terjebak dengan potensi-potensi ekonomi sehingga tidak mampu mengelolanya dengan baik,” kata Kamaruddin dalam Simposium Nasional di Universitas Indonesia (UI), Depok, Selasa, 17 November 2026.

Meski menghadapi berbagai kendala, Kamaruddin menilai pesantren memiliki modal ekonomi yang besar. Selain memiliki basis santri yang kuat, pesantren juga didukung jaringan alumni dan ekosistem usaha yang terhubung dengan masyarakat sekitar.

“Pesantren adalah episentrum ekonomi kerakyatan: memiliki basis santri yang disiplin, ekosistem usaha lokal, serta jejaring alumni yang mengakar kuat di akar rumput,” ujarnya.

Untuk mengoptimalkan potensi tersebut, Kemenag menawarkan empat langkah penguatan ekonomi pesantren. 

Pertama, mendorong koperasi pesantren bertransformasi menjadi badan usaha formal agar pengelolaan keuangan dan aktivitas bisnis lebih tertata.

Kedua, membekali santri dengan kurikulum kewirausahaan bersertifikat. 

Ketiga, memperluas akses pembiayaan syariah melalui integrasi dengan Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan UMKM (LPDB-KUMKM), Pusat Investasi Pemerintah, Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), serta Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS).

Keempat, membuka akses pemasaran produk pesantren ke jaringan ritel dan industri halal nasional melalui kemitraan dengan perusahaan penyerap hasil produksi atau off-taker.

Langkah tersebut dibahas dalam Simposium Nasional yang diinisiasi Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Universitas Indonesia, dan Pengurus Pusat Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (PP ISNU).

Forum tersebut menargetkan tiga keluaran konkret, yakni penyusunan policy brief untuk disampaikan kepada Presiden, peta jalan replikasi model pemberdayaan pesantren, serta penetapan 10 pesantren di desa tertinggal sebagai proyek percontohan dalam 90 hari ke depan.

Program ini juga diarahkan untuk mendukung pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang pengentasan kemiskinan ekstrem, dengan menempatkan pesantren sebagai salah satu penggerak pemberdayaan ekonomi masyarakat. rmol news logo article


Jadikan RMOL.ID sumber pilihan pencarian Google
EDITOR: RENI ERINA

FOLLOW US

Temukan berita-berita hangat terpercaya dari RMOL.ID di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.

ARTIKEL LAINNYA