Pengamat kebijakan publik Felix Martuah Purba mengingatkan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) agar tidak menjadikan nama maupun kepentingan pihak tertentu sebagai alasan untuk mendorong kebijakan pertambangan yang berpotensi menimbulkan persoalan lingkungan dan sosial di kawasan Ujung Kulon, Banten.
Felix secara khusus meminta Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengedepankan transparansi dan kehati-hatian dalam menyikapi polemik penetapan wilayah Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) di sekitar kawasan tersebut.
Penegasan Felix ini menanggapi Keputusan Menteri ESDM Nomor 65.K/MB.01/MEM.B/2026 yang ditetapkan oleh Menteri ESDM Bahlil Lahadalia pada 12 Februari 2026. Dalam aturan ini Bahlil memasukkan wilayah perairan di sekitar Taman Nasional Ujung Kulon, Banten, ke dalam peta Wilayah Usaha Pertambangan.
"Bahlil jangan menggunakan badan
Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo untuk menekan masyarakat menjadikan Ujung Kulon sebagai Wilayah Usaha Pertambangan," kata Felix dalam keterangannya di Jakarta, Selasa 17 November 2026.
Felix mengingatkan publik agar memahami bahwa Ujung Kulon bukan sekadar hamparan tanah yang bisa dilihat dari sudut pandang investasi dan kepentingan ekonomi.
"Ujung Kulon adalah kawasan konservasi yang memiliki kekayaan keanekaragaman hayati, hutan, serta habitat satwa liar yang harus dijaga kelestariannya," kata Felix.
Dari informasi yang diperoleh Felix, Hashim Djojohadikusumo dikenal memiliki perhatian besar terhadap pelestarian satwa dan lingkungan hidup.
Karena itu, kata Felix, jangan sampai nama, kepentingan, ataupun badan usaha yang berkaitan dengan adik kandung Presiden Prabowo Subianto itu justru dipersepsikan sebagai instrumen untuk mendorong kepentingan pertambangan yang berpotensi mengancam ekosistem Ujung Kulon dan merusak kehidupan adat masyarakat Banten.
BERITA TERKAIT: