Pengampanye Hutan dan Kebun Walhi, Umi Ma'rufah mengatakan, pihaknya memang belum melayangkan gugatan hukum karena rencana tersebut hingga kini masih sebatas wacana. Namun mereka bersiap mengambil tindakan apabila pemerintah benar-benar melanjutkannya ke tahap perencanaan dan eksekusi.
"Kalau ini memang benar-benar akan dilaksanakan, sudah direncanakan, itu yang mungkin akan kami respons dengan langkah-langkah nonlitigasi," kata Umi saat diwawancarai
Kantor Berita Ekonomi dan Politik RMOL, Minggu, 15 November 2026.
Menurut Umi, sampai saat ini belum ada kejelasan mengenai landasan kebijakan maupun kajian ilmiah yang mendasari rencana relokasi satwa langka tersebut.
"Walhi menolak pemindahan badak jawa tanpa adanya kajian yang matang, komprehensif, dan jelas mengenai alasan serta urgensi pemindahan," tuturnya.
Ia juga mengingatkan perubahan habitat berisiko tinggi menimbulkan ancaman baru bagi kelangsungan hidup badak jawa. Pasalnya, karakteristik lingkungan di Ujung Kulon dinilai berbeda jauh dengan kawasan Alas Purwo sehingga proses adaptasi satwa tidak bisa dianggap mudah.
Walhi menegaskan akan terus memantau apakah pemerintah serius merealisasikan rencana pemindahan tersebut atau sekadar melempar isu untuk membaca respons publik.
"Kami akan terus mengawasi apakah memang pemerintah melanjutkan rencana tersebut atau hanya sekadar wacana untuk melihat respons publik," tutup Umi.
BERITA TERKAIT: