Pemprov Papua Pegunungan Minta Efisiensi Fiskal Daerah Ditinjau Kembali

Alasannya, efisiensi yang diterapkan pemerintah pusat saat ini diduga kuat menyulitkan pelaksanaan program pembangunan di Provinsi Papua Pegunungan.

“Kami meminta perhatian pemerintah pusat, karena pembangunan di Papua Pegunungan tidak bisa disentuh dengan sumber dana lain, selain TKD, termasuk di dalamnya dana Otsus Papua,” kata Sekda Provinsi Papua Pegunungan, Elai Giban dalam keterangan yang diterima redaksi di Jakarta pada Senin, 9 November 2026.

Menurut dia, Provinsi Papua Pegunungan pun tidak memiliki sumber dana lain selain bersumber dari dana TKD. 

Itu sebabnya, provinsi ini juga tidak memiliki sumber pendapatan asli daerah (PAD), sehingga seluruh program pembangunan baru bisa berjalan jika dana TKD tercukupi.

“Dengan kebijakan efisiensi yang berujung berkurangnya TKD, akibatnya tidak banyak program pembangunan yang bisa direalisasikan karena keterbatasan fiskal,” ujarnya.

Dengan keterbatasan fiskal Pemprov Papua Pegunungan, dinas terkait diminta tetap melayani kebutuhan masyarakat salah satunya di bidang pendidikan, kesehatan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat, pembangunan jalan, jembatan di sejumlah kabupaten lewat Dana Transfer Infrastruktur (DTI).

“Ini merupakan dampak dari kebijakan efisiensi yang dilaksanakan pemerintah pusat,” pungkasnya.