Dari Pendidikan hingga Ekonomi Umat, Ini Capaian Kemenag dalam Dua Tahun

Selain memperluas akses pendidikan dan layanan kesehatan bagi siswa serta santri, Kemenag juga memperkuat pemberdayaan ekonomi dan kerukunan umat beragama.

Menteri Agama Nasaruddin Umar mengatakan, berbagai program tersebut merupakan kontribusi Kemenag dalam mendukung empat agenda Asta Cita, yakni poin ketiga, keempat, ketujuh, dan kedelapan.

“Kalau ditanya apa yang ingin kami capai dari seluruh ikhtiar tersebut, jawabannya sederhana dan sekali lagi ini menjadi amanah Presiden Prabowo, yaitu kami ingin kehadiran negara melalui Kementerian Agama semakin dirasakan masyarakat,” ujar Nasaruddin dalam konferensi pers capaian dua tahun Asta Cita di Jakarta, Senin, 19 Oktober 2026.

Salah satu fokus utama berada pada akses pendidikan. Sepanjang 2025-2026, Program Indonesia Pintar (PIP) menjangkau 5.216.294 siswa madrasah serta sekolah pendidikan Kristen, Katolik, dan Hindu dengan anggaran Rp4,07 triliun.

Sementara itu, Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah menjangkau 289.255 mahasiswa perguruan tinggi keagamaan dari berbagai agama dengan anggaran Rp3,032 triliun. Beasiswa Indonesia Bangkit hasil kerja sama Kemenag dan LPDP juga memberikan manfaat kepada 3.659 penerima pada 2024-2025 dengan nilai Rp1,377 triliun.

“Di bidang pendidikan, perhatian utama kami adalah memastikan keterbatasan ekonomi tidak memutus kesempatan anak-anak Indonesia untuk belajar,” tegas Nasaruddin.

Kemenag juga memperluas dukungan terhadap tenaga pendidik. Pada 2025, sebanyak 452.796 guru madrasah dan guru pendidikan agama menerima tunjangan profesi senilai Rp19,148 triliun. Pada 2026, jumlah penerima tercatat 671.704 guru dengan alokasi anggaran Rp25,996 triliun.

Di bidang kesehatan dan pemenuhan gizi, program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah menjangkau 6.335.217 siswa dan santri. Adapun program Cek Kesehatan Gratis (CKG) mencakup 3.209.783 siswa dan santri.

Wakil Menteri Agama Muhammad Syafi’i menilai, pemenuhan gizi dan kesehatan menjadi bagian penting dalam mendukung kualitas generasi mendatang.

“Anak-anak yang sehat dan tercukupi kebutuhan gizinya tentu memiliki kesempatan yang lebih baik untuk belajar, tumbuh, dan mengembangkan potensinya,” katanya.

Ia mengingatkan, perluasan MBG di pesantren perlu didukung pendataan santri yang akurat, distribusi tepat sasaran, serta kualitas makanan yang terjaga. Keterlibatan pesantren dalam ekosistem program tersebut juga diharapkan dapat membuka peluang pemberdayaan ekonomi.

Di luar pendidikan dan kesehatan, Kemenag mencatat penghimpunan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya mencapai Rp44,698 triliun, dengan 149,954 juta catatan penerima manfaat. Aset wakaf uang mencapai Rp4,7 triliun dan telah menjangkau 750 ribu penerima manfaat, antara lain melalui beasiswa dan inkubasi wakaf produktif.

Program pemberdayaan ekonomi juga berjalan melalui 267 Kampung Zakat, 287 titik pemberdayaan ekonomi berbasis Kantor Urusan Agama (KUA), serta 25 Kota Wakaf. Program pemberdayaan berbasis KUA tercatat menjangkau 2.141 penerima manfaat selama 2025-2026.

Sekretaris Jenderal Kemenag Kamaruddin Amin menegaskan, keberhasilan pengelolaan dana sosial keagamaan tidak cukup diukur dari besarnya penghimpunan.

“Bagi kami, yang penting bukan hanya berapa besar dana yang terkumpul, melainkan seberapa besar manfaatnya bagi masyarakat,” kata Kamaruddin.

Penguatan layanan keagamaan juga diikuti upaya menjaga kerukunan. Indeks Kerukunan Umat Beragama meningkat dari 76,47 pada 2024 menjadi 77,89 pada 2025, melampaui target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025 sebesar 76,77.

Wakil Menteri Agama Muhammad Syafi’i mengatakan, perhatian pemerintah terhadap kehidupan beragama turut terlihat melalui penguatan kelembagaan, termasuk pembentukan Direktorat Jenderal Pesantren. Penguatan tersebut diarahkan untuk mendukung tiga fungsi pesantren, yakni pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat.

Sementara itu, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Syahganda Nainggolan mengapresiasi peran Kemenag dalam memperkuat persatuan nasional, membangun integritas, dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Ia menilai, penyampaian capaian pemerintah merupakan bagian dari pertanggungjawaban kepada masyarakat sekaligus keterbukaan informasi publik. Syahganda juga berharap media menyampaikan masukan dan keluhan masyarakat agar dapat menjadi bahan evaluasi pemerintah.

“Respons dari teman-teman media adalah hal yang kami harapkan untuk kami sampaikan kepada Bapak Presiden dan pemerintah,” katanya.