12 Provinsi Rawan Gerakan Tanah, Ini Wilayah yang Masuk Radar Badan Geologi

Badan Geologi juga memetakan ribuan wilayah yang berpotensi mengalami gerakan tanah dengan kategori menengah hingga tinggi. Data tersebut menjadi bagian dari peringatan dini yang dapat digunakan pemerintah daerah sebagai acuan mitigasi dan langkah antisipasi bencana tanah longsor.

Melalui akun Instagram resminya, @badan.geologi, Badan Geologi menyebut terdapat 4.850 kecamatan yang berpotensi mengalami gerakan tanah kategori menengah hingga tinggi. Wilayah tersebut tersebar di 443 kabupaten/kota pada 38 provinsi di Indonesia.

Daftar 12 Provinsi Rawan Gerakan Tanah

Berdasarkan peta prakiraan Badan Geologi, terdapat 12 provinsi yang memiliki wilayah dengan potensi gerakan tanah kategori tinggi. Berikut daftar wilayahnya:

• Aceh
• Bengkulu
• Sumatra Utara
• Jawa Tengah
• DI Yogyakarta
• Gorontalo
• Sulawesi Tenggara
• Sulawesi Utara
• Nusa Tenggara Timur (NTT)
• Papua Barat Daya
• Papua Tengah
• Papua Pegunungan

Potensi gerakan tanah tersebut tidak berarti seluruh wilayah di 12 provinsi tersebut akan mengalami tanah longsor. Peta yang dikeluarkan Badan Geologi merupakan peta prakiraan potensi, sehingga kondisi di lapangan tetap dipengaruhi sejumlah faktor, terutama intensitas dan durasi hujan.

405 Kecamatan Berpotensi Banjir Bandang

Selain potensi gerakan tanah, Badan Geologi juga memetakan wilayah yang berpotensi mengalami banjir bandang atau aliran bahan rombakan. Pada peta Oktober 2026, terdapat 405 kecamatan di 18 provinsi yang masuk dalam wilayah berpotensi mengalami bencana tersebut.

Sebaran wilayah dengan potensi banjir bandang dan aliran bahan rombakan terbanyak berada di:

• Jawa Barat: 112 kecamatan
• Jawa Timur: 77 kecamatan
• Jawa Tengah: 45 kecamatan
• Sulawesi Selatan: 33 kecamatan
• Nusa Tenggara Barat (NTB): 26 kecamatan
• Sumatra Utara: 24 kecamatan

Aliran bahan rombakan merupakan salah satu jenis gerakan tanah yang perlu diwaspadai karena material tanah, batuan, dan material lainnya dapat bergerak mengikuti aliran air dengan cepat. Kondisi tersebut dapat meningkatkan risiko terhadap permukiman, infrastruktur, hingga keselamatan masyarakat.
 
Badan Geologi menegaskan bahwa peta prakiraan tersebut tidak menunjukkan bahwa seluruh wilayah yang masuk kategori rawan pasti mengalami bencana. Peta disusun berdasarkan overlay zona kerentanan gerakan tanah Badan Geologi Kementerian ESDM dengan prakiraan curah hujan dari BMKG. 

Karena itu, informasi tersebut digunakan sebagai gambaran potensi dan dasar mitigasi, bukan sebagai kepastian terjadinya tanah longsor atau banjir bandang di suatu wilayah. Potensi bencana perlu lebih diwaspadai ketika hujan deras terjadi dalam durasi panjang, terutama di wilayah dengan lereng curam, lembah sungai, serta daerah yang memiliki kondisi geologi rentan.

Masyarakat yang tinggal atau beraktivitas di sekitar wilayah rawan gerakan tanah juga perlu memperhatikan perubahan kondisi lingkungan, seperti munculnya retakan pada tanah atau bangunan, perubahan kemiringan pohon dan tiang, serta aliran air yang berubah.