Langkah ini merupakan tindak lanjut dari ketentuan Pasal 162 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015.
Langkah strategis ini dilakukan untuk mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan pelayanan publik yang cepat, tepat, serta akuntabel.
Pemprov DKI Jakarta menekankan pentingnya keberadaan pejabat yang kompeten, profesional, dan berintegritas, yang mampu menjawab tuntutan serta dinamika kebutuhan masyarakat ibu kota.
Dalam usulan tersebut, sejumlah nama pejabat untuk posisi strategis telah disampaikan.
Untuk tingkat wilayah kota dan kabupaten, nama-nama seperti M. Anwar sebagai Wali Kota Jakarta Selatan, Hendra Hidayat untuk Jakarta Utara, Munjirin di Jakarta Timur, Uus Kuswanto di Jakarta Barat, Arifin di Jakarta Pusat, serta M. Fadjar Churniawan sebagai Bupati Kepulauan Seribu menjadi bagian dari daftar pejabat yang diajukan.
Wakil wali kota dan sekretaris kota untuk masing-masing wilayah juga telah ditetapkan dalam usulan tersebut.
Pada jajaran kepala dinas, terdapat sejumlah nama lama dan baru yang diajukan, antara lain Nahdiana sebagai Kepala Dinas Pendidikan, Dudi Gardesi Asikin di Dinas Pemuda dan Olahraga, serta Hasudungan A. Sidabalok di Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian. Syarifudin ditunjuk sebagai Kepala Dinas Tenaga Kerja, Iqbal Akbarudin memimpin Dinas Sosial, dan Bayu Meghantara di Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan.
Selain itu, posisi strategis lainnya seperti Kepala Dinas Perhubungan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kominfotik, Dinas Kebudayaan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, hingga Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan turut mengalami rotasi atau pengisian jabatan melalui proses seleksi dan evaluasi menyeluruh.
Jajaran pejabat pada tingkat sekretariat daerah dan asisten pun mengalami pergeseran, termasuk Ali Maulana Hakim sebagai Asisten Kesejahteraan Rakyat, Suharini Eliawati sebagai Asisten Perekonomian dan Keuangan, serta Wahyu Haryadi sebagai Asisten Deputi Bidang Lingkungan Hidup. Kepala biro di sejumlah bidang seperti Kesra, Umum, dan Dikmental juga mengalami rotasi.
Untuk rumah sakit umum daerah (RSUD), terdapat penguatan struktur kepemimpinan seperti penunjukan Weningtyas Purnomorini sebagai Direktur Utama RSUD Tarakan, disertai dua wakil direktur, yaitu Nikensari Koesrindartia dan Siti Hannah.
Direktur utama lainnya yang turut diajukan meliputi Endah Kartika Dewi di RSUD Duren Sawit, Friana Amely di RSUD Pasar Minggu, Dyah Eko Judihartanti di RSUD Budhi Asih, dan Lysbeth Regina Pandjaitan di RSUD Cengkareng.
Sementara itu, Augustinus diusulkan untuk menjabat sebagai Sekretaris DPRD DKI Jakarta, serta sejumlah nama lain yang juga disiapkan untuk mengisi posisi penting seperti Kepala BPPBJ, Kepala Biro Pemerintahan, hingga Kepala BPAD Aset.
Pengajuan ini menunjukkan keseriusan Pemprov DKI Jakarta dalam menerapkan sistem merit yang objektif dan profesional dalam pengelolaan sumber daya manusia, sekaligus memastikan pelayanan publik tetap berjalan secara optimal dan berintegritas.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di bawah kepemimpinan Gubernur Pramono Anung mengajukan permohonan persetujuan promosi, mutasi, dan pelantikan pejabat pimpinan tinggi pratama (JPT Pratama) sebagai hasil dari proses manajemen talenta, uji kompetensi (job fit), dan evaluasi kinerja aparatur sipil negara ke Kementerian Dalam Negeri. 
BERITA TERKAIT: