Bappenas Ungkap Kebijakan Pupuk Beri Dampak Negatif pada Kesehatan Tanah

Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Vivi Yulaswati mengatakan ternyata kebijakan pupuk saat ini memberikan dampak negatif. 

"Saat ini, kita sedang menyusun reformasi untuk pupuk yang tentunya kita tahu banyak studi-studi menunjukkan bahwa ternyata kebijakan pupuk kita sekarang memberikan dampak negatif, terutama terhadap kesehatan tanah atau lahan," katanya, dalam acara Sustainable Development Goals (SDGs) Annual Conference 2024 di Jakarta, dikutip Rabu 9 Oktober 2024.

Upaya untuk mengatasi pengurangan emisi dan penurunan suhu muka bumi harus dilakukan dengan mengganti metode bertani dari yang tradisional atau business as usual menjadi lebih ramah lingkungan. 

Menurutnya, kebijakan pupuk saat ini justru mengurangi kesehatan, kekuatan, dan kemampuan lahan tani untuk menyerap emisi.

"Jadi di satu sisi kita teriak-teriak (mengurangi emisi), tapi do the same thing (menciptakan emisi) untuk pangan kita," tambahnya.

PPN/Bappenas tengah menyiapkan reformasi pupuk agar lebih tepat sasaran.

"Dan tentunya para petani kita tidak hanya memilih pupuk yang disubsidi saja, tetapi juga sesuai dengan kebutuhannya, termasuk untuk pupuk organik," kata Vivi.

Staf Ahli Bidang Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Pungkas Bahjuri Ali menyampaikan sejumlah target Sustainable Development Goals (SDGs) yang telah tercapai dan masih harus dikejar.

Capaian SDGs di Indonesia hingga saat ini sebesar 62,5 persen dari 222 indikator SDGs yang telah on track dan masih terdapat 29,5 persen indikator yang off track karena stagnan, bahkan memburuk.

Ia mengungkapkan, beberapa target progresnya sangat baik, tapi ada beberapa target yang ketinggalan sangat jauh. 

Beberapa target yang telah tercapai cukup baik berkaitan dengan penurunan tingkat pengangguran terbuka, rasio gini, indeks kualitas udara membaik, serta perempuan usia kawin pertama di bawah umur 18 tahun atau nikah muda berkurang.