Rencananya, program sekolah swasta gratis ini akan diterapkan pada 2025.
Komisi E DPRD DKI Jakarta dan Pemprov DKI akan segera menandatangani perjanjian atau Memorandum of Understanding (MoU) pelaksanaan sekolah gratis pada 20 Agustus 2024.
“Soal sekolah swasta gratis ada 2.176 sekolah swasta nanti akan gratis. Tetapi 415 sekolah swasta yang tidak masuk (memilih tidak ikut) dalam program sekolah gratis,” kata Wakil Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta Jhonny Simanjuntak dikutip Sabtu (17/8).
Politikus PDIP ini berharap, penerapan program sekolah gratis tidak berdampak pada para penerima Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU).
“Saya melihat banyak program-program yang menyangkut kesejahteraan masyarakat dikurangi. Termasuk KJMU. Padahal efek dari KJMU itu tidak kita lihat sekarang, tetapi nanti 15 sampai 20 tahun yang akan datang,” kata Jhonny.
Ia mencontohkan, program beasiswa di era Presiden Soeharto. Kala itu, banyak program beasiswa dikucurkan.
Misalnya, Program Beasiswa Supersemar, dan saat ini para penerima beasiswa itu telah mengabdi dan berperan besar dalam kemajuan Bangsa Indonesia.
“Saya khawatir kalau kita tidak perhatikan hal-hal ini nanti disparitas antara orang kaya, orang pintar dengan orang miskin itu semakin senjang di Jakarta ini,” ungkap Jhonny.
Secara filosofis, jelas dia, baik APBD maupun APBN berfungsi sebagai instrumen negara untuk mewujudkan keadilan dan menekan kesenjangan sosial.
Melalui beasiswa kepada mahasiswa dan mahasiswi Jakarta merupakan salah satu bentuk nyata dari upaya mewujudkan keadilan dan mengurangi kesenjangan.
“Saya tahu kita semua paham bahwa APBD dan APBN itu punya fungsi distributif yaitu bagaimana melalui APBD itu kita bisa mengurangi kesenjangan melalui subsidi, termasuk dalam hal ini beasiswa,” tandas Jhonny.
Tercatat 2.176 sekolah swasta di Jakarta yang bergabung dalam program sekolah gratis. 
BERITA TERKAIT: