Hal tersebut dikatakan Kepala Pusat Kebijakan Pembiayaan Perubahan Iklim dan Multilateral Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu Boby Wahyu Hernawan.
Menurut Boby, selain Jakarta, Surabaya juga menjadi salah satu daerah yang climate friendly atau yang paling mendukung perubahan iklim dengan dana APBD paling besar di banding daerah lain.
“Beberapa daerah telah memiliki anggaran perubahan iklim yang cukup signifikan, salah satunya adalah Kota Surabaya (19,53 persen) dan Provinsi DKI Jakarta (12,74 persen),” kata Boby dalam diskusi bertajuk 'Peran Kemenkeu dalam Mendukung Penanganan Perubahan Iklim' di Hotel Rancamaya, Bogor, Rabu (29/5).
“Namun, secara nominal, DKI Jakarta memiliki anggaran perubahan iklim yang terbesar, dengan rata-rata per tahun sebesar Rp76.162 miliar,” sambung Boby.
Adapun anggaran tersebut masuk dalam replikasi konsep dan metodologi penandaan anggaran perubahan iklim di daerah atau Regional Climate Budget Tagging (RCBT), yang berfungsi untuk mengidentifikasi capaian aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim di daerah.
Lebih lanjut, Boby mengatakan, berdasarkan pilot project rata-rata porsi anggaran untuk perubahan iklim di daerah sebesar 5,38 persen terhadap APBD pada tahun 2020 hingga 2023.
Saat ini, climate budget tagging di tingkat daerah telah diterapkan pada 22 pemerintah daerah di tingkat provinsi/kabupaten/kota.
Di antaranya Kabupaten Subang, Provinsi Aceh, Provinsi Kalimantan Utara, Provinsi Gorontalo, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Papua Barat, Yogyakarta, hingga Jawa Timur.
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
DKI Jakarta menjadi salah satu yang memiliki anggaran paling besar untuk mengatasi perubahan iklim. 
BERITA TERKAIT: