Penegasan tersebut disampaikan koordinator terpilih Resto Apung Muara Angke, Mujiono melalui keterangan tertulisnya, Sabtu (23/12).
Menurut Mujiono, pihaknya merupakan pengelola resmi yang ditunjuk oleh Pemprov DKI Jakarta serta dipilih oleh mayoritas tenant atau penyewa di Resto Apung Muara Angke.
"Kami ini ditunjuk oleh pemda disaksikan oleh pihak kepolisian dan mayoritas tenant melalui skema voting," kata Mujiono.
Ia juga menegaskan bahwa tidak pernah ada larangan dari Unit Pengelola Pelabuhan Perikanan (UP3) Muara Angke Pemprov DKI, agar koordinator tidak boleh meminta iuran kepada penyewa.
"Bahwa rekaman yang disebar itu disalahartikan. Maksud Pemda, pengelola sebelumnya yakni PT Prima Sumber Bahari tidak boleh lagi melakukan pungutan karena sudah diputus, bukan koordinator," ujar Mujiono.
Pemprov DKI, menurut Mujiono, telah menyampaikan agar koordinator swadaya untuk melakukan pemeliharaan dan menjalankan operasional gedung, termasuk membayar listrik, gaji karyawan, sewa meja dan kursi serta lainnya.
"Karena Pemda tidak ada anggaran untuk mengelola gedung selama masa transisi," kata Mujiono.
Seluruh iuran yang mereka pungut, lanjut dia, dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya. Uang tersebut dikumpulkan demi memenuhi kebutuhan dan kepentingan umum.
"Saya tegaskan bahwa saat ini kami bertanggung jawab dalam pengelolaan di Resto Apung Muara Angke. Kami pun harus menjaga kenyamanan para pengunjung yang datang untuk menikmati suasana kuliner seafood di Resto Apung Muara Angke ini," demikian Mujiono.
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
Pengelola Resto Apung Muara Angke, Penjaringan, Jakarta Utara membantah adanya pungutan liar atau pungli di tempat wisata kuliner seafood tersebut. 
BERITA TERKAIT: