Rencana Pembelian 4 Pesawat N219 Untuk Aceh Ternyata Belum Kantongi Izin Kemendagri

Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri, Bahtiar menjelaskan, berdasarkan rencana anggaran Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah (Dirjen Keuda) Kemendagri belum memberikan izin pada Pemerintah Aceh.

“Saya sudah cek di ren anggaran Dirjen Keuda bahwa Kemendagri belum beri persetujuan,” tegas Bahtiar kepada Kantor Berita Politik RMOL melalui pesan singkat, Selasa (10/12).

Bahtiar menyarakan agar pemerintah daerah memprioritaskan program-program yang sejalan dengan arahan Presiden Jokowi terhadap lima prioritas nasional. Termasuk pelaksanaan yang harus sesuai aturan dan tata kelola keuangan negara dan daerah.

“Sederhana saja. Apa urgensinya, apakah DPR Aceh setuju? Dan apa masyarakat Aceh itu prioritas kebutuhannya itu, apa manfaatnya? Fungsi DPR Aceh lakukan kontrol dan kontrol masyarakat,” ujar Bahtiar.

Lebih lanjut, Bahtiar mengaku bahwa Kemendagri tidak pernah menerima usulan permohonan persetujuan pembelian pesawat. Dalam Anggaran Pendapatan Belanja Aceh (APBD) 2020 juga tidak terdapat anggaran pembelian pesawat itu.

Sebelumnya, Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Aceh, Nova Iriansyah menandatangani naskah kesepahaman tentang rencana pembelian 4 unit pesawat N219 dengan Direktur Utama PT Dirgantara Indonesia (PTDI), Elfien Goentoro, Senin (9/12).

Dari empat pesawat itu, satu akan dikirimkan pada 2021, dan sisanya dikirim pada 2022. Harga penjualan pesawat N219 untuk pemerintah Aceh itu menembus 6 juta dolar AS per unit dengan skema pembayarannya mengikuti Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA).