Hal itu merupakan salah satu materi yang didalami tim penyidik saat memeriksa tiga orang saksi kasus dugaan penerimaan gratifikasi di lingkungan DJP, Kementerian Keuangan (Kemenkeu), di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada Kav 4, Setiabudi, Jakarta Selatan, Senin, 16 November 2026.
Ketiga saksi yang telah diperiksa, yakni Muhammad Yariza selaku karyawan, Ferzi Yatasha selaku swasta, Cut Yantinora selaku wiraswasta,
"Saksi MUY, FRZ, dan CY, yang merupakan keluarga dari tersangka HNV, dikonfirmasi terkait aset-aset yang merupakan pemberian dari HNV," kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo kepada wartawan di Jakarta, Selasa, 17 November 2026.
Sedangkan dua orang saksi lainnya yang merupakan pegawai DJP mangkir dari panggilan tim penyidik, yakni Ichsan Priya Wibawa selaku pegawai DJP, dan Ana Astuti N selaku pegawai DJP.
"Untuk saksi IPW dan AAN, dijadwalkan ulang pemeriksaannya," pungkas Budi.
Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan Mohamad Haniv alias Muhammad Haniv (HNV) sebagai tersangka dugaan penerimaan gratifikasi di lingkungan DJP. Penetapan tersangka dilakukan pada 25 Februari 2025. Haniv kemudian ditahan KPK pada 19 Agustus 2026.
Haniv merupakan Kepala Kantor Wilayah DJP Provinsi Banten pada 2011 dan Kepala Kanwil DJP Jakarta Khusus periode 2015-2018.
Haniv diduga melakukan perbuatan yang berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban tugasnya dengan menggunakan pengaruh serta koneksinya untuk kepentingan pribadi dan usaha anaknya.
Pada 2016, Haniv diduga mengirimkan email kepada bawahannya yang berisi permintaan untuk dicarikan sponsorship kegiatan fashion show atas nama anaknya, Feby Paramita (FP). Permintaan tersebut ditujukan kepada sejumlah perusahaan di Jakarta maupun di luar Jakarta yang merupakan Wajib Pajak.
Atas permintaan tersebut, perusahaan-perusahaan dimaksud kemudian mengirimkan uang sponsorship langsung ke rekening anak Haniv. Nilainya mencapai sekitar Rp400 juta dari sejumlah perusahaan Wajib Pajak di Jakarta dan sekitar Rp300 juta dari perusahaan di luar Jakarta.
Selain itu, pada periode 2014-2022, Haniv diduga menerima gratifikasi dalam bentuk valuta asing dari sejumlah pihak melalui perantara Budi Satria Atmadi (BSA). Uang tersebut kemudian ditempatkan dalam instrumen deposito dengan nilai Rp10 miliar.
Pada periode 2013-2018, Haniv juga diduga menerima gratifikasi dalam bentuk valuta asing dari sejumlah pihak atau perusahaan. Uang tersebut kemudian ditukarkan melalui beberapa money changer dengan total nilai Rp10 miliar.
Secara keseluruhan, total penerimaan gratifikasi yang diduga diterima Haniv dari sejumlah perusahaan sekurang-kurangnya mencapai Rp20,7 miliar.
BERITA TERKAIT: