Direktur Penyidikan KPK, Achmad Taufik Husein mengatakan, Bagus merupakan tersangka pihak penerima dalam klaster kedua perkara tersebut. Bagus diduga berperan penting sebagai penghubung sekaligus koordinator para koordinator lapangan (Korlap) yang mengurus pengajuan dana hibah.
"Hari ini, Senin, 16 November 2026, KPK melakukan penahanan terhadap satu tersangka pihak penerima dari klaster kedua, yaitu saudara BGS," kata Taufik kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada Kav 4, Setiabudi, Jakarta Selatan, Senin malam, 16 November 2026.
Bagus ditahan untuk 20 hari pertama, terhitung sejak hari ini di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Cabang Gedung Merah Putih KPK.
Dalam konstruksi perkara, Bagus diduga mendapat tugas dari Anwar Sadad untuk mengoordinasikan usulan pekerjaan dana hibah, menjadi penghubung sekaligus koordinator para Korlap, melakukan verifikasi dan melengkapi usulan, hingga mengoordinasikan serta mengelola komitmen fee dari para Korlap.
Bagus juga diduga bertugas merekapitulasi setiap penerimaan fee maupun pengeluaran Anwar Sadad.
Atas kesepakatan tersebut, para Korlap yang ingin mendapatkan dana hibah dari jatah Anwar Sadad diduga harus menyerahkan komitmen fee sebesar 20-25 persen.
Penyerahan dilakukan secara tunai langsung kepada Anwar Sadad, melalui Bagus secara tunai maupun transfer, atau dengan membayarkan keperluan pribadi Anwar Sadad.
Dari praktik tersebut, Anwar Sadad diduga menerima total Rp40,5 miliar, sedangkan Bagus memperoleh bagian sekitar Rp1,26 miliar.
Atas perbuatannya, Bagus bersama Anwar Sadad selaku pihak penerima disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 UU 31/1999 sebagaimana telah diubah dengan UU 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP.
Dalam perkara ini, KPK juga telah menyita dua aset milik Bagus, yakni satu unit rumah di Sidotopo, Surabaya, dan satu unit rumah di Kabupaten Mojokerto.
Perkara ini merupakan pengembangan dari operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK pada Desember 2022 terhadap Wakil Ketua DPRD Provinsi Jatim periode 2019-2024, Sahat Tua P Simanjuntak (STS).
BERITA TERKAIT: