Forum Ekonomi RMOL
Forum Ekonomi Politik RMOL Mobile

Sidang Etik Irjen Eko Hadi Digelar Besok di Mabes Polri

 LAPORAN: <a href='https://rmol.id/about/bonfilio-mahendra-1'>BONFILIO MAHENDRA</a>
LAPORAN: BONFILIO MAHENDRA
  • Senin, 16 November 2026, 14:23 WIB
Sidang Etik Irjen Eko Hadi Digelar Besok di Mabes Polri
Irjen Eko Hadi Santoso (Foto: RMOL)
Kecil Besar
rmol news logo Salah satu tersangka kasus dugaan penyadapan dan akses ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto, Irjen Eko Hadi Santoso, akan menjalani Sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) pada Selasa, 17 November 2026, di Mabes Polri, Jakarta Selatan.

Polri melalui Divisi Profesi dan Pengamanan (Divpropam) menjadwalkan pelaksanaan sidang etik tersebut sebagai bagian dari proses penegakan kode etik profesi Polri atas dugaan pelanggaran yang dipersangkakan kepada yang bersangkutan.

“Sidang KKEP dijadwalkan berlangsung pada Selasa, 17 November 2026. Pelaksanaan sidang ini merupakan bagian dari mekanisme penegakan kode etik profesi di lingkungan Polri,” kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Divhumas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko dalam keterangannya di Jakarta pada Senin, 16 November 2026.

Adapun dugaan pelanggaran yang dipersangkakan terhadap Irjen Eko meliputi penyalahgunaan wewenang, ketidakprofesionalan, dan ketidakproseduralan, serta dugaan permufakatan dalam melakukan akses ilegal (illegal access) dengan menggunakan akses di lingkungan Bagian Monitoring Biro Operasi dan Pengendalian Operasional (Bagmon Robinopsnal) Bareskrim Polri.

Akses itu digunakan baik saat ia menjabat sebagai Kabagmon maupun ketika menjalankan tugas sebagai Plt. Kabagmon Robinopsnal Bareskrim Polri.

Trunoyudo menjelaskan, sidang etik akan dipimpin oleh Komjen Hendro Pandowo selaku Ketua Komisi merangkap anggota, didampingi Irjen Agus Dwi Hermawan sebagai Wakil Ketua Komisi merangkap anggota. Sementara itu, anggota komisi terdiri atas Irjen Untung Widiatmoko, Irjen Arie Ardian Rishadi, serta Irjen Toni Ariadi Efendi.

Atas dugaan pelanggaran tersebut, yang bersangkutan dipersangkakan melanggar Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri juncto sejumlah ketentuan dalam Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri.

“Seluruh rangkaian persidangan dilaksanakan sebagai bagian dari mekanisme penegakan Kode Etik Profesi Polri, dengan mengedepankan prinsip profesional, prosedural, dan proporsional, serta menjunjung tinggi etika, objektivitas, dan akuntabilitas,” tutup Trunoyudo. rmol news logo article


Jadikan RMOL.ID sumber pilihan pencarian Google
EDITOR: RENI ERINA

FOLLOW US

Temukan berita-berita hangat terpercaya dari RMOL.ID di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.

ARTIKEL LAINNYA