Jurubicara KPK, Budi Prasetyo mengatakan, pada Kamis, 12 November 2026, tim penyidik mengagendakan pemeriksaan terhadap empat orang saksi. Namun, hanya satu orang saksi yang memenuhi panggilan tim penyidik di Kantor Polda Jawa Timur, yakni Wardojo selaku Kepala Kantor Pertanahan (Kakantah) Kabupaten Sumenep.
"Dalam pemeriksaan kali ini, penyidik mendalami pengetahuan saksi terkait penyerahan uang kepada tersangka ARF," kata Budi kepada wartawan.
Sementara itu, tiga orang saksi yang mangkir, yakni Yusuf Wangsaredja selaku Direktur Utama PT Benteng Tunggal, Lim Chandra selaku Direktur PT Benteng Tunggal, Phan Gani Setyawan selaku Komisaris PT Benteng Tunggal.
"Saksi YS, LC, dan PGS, konfirm tidak hadir dan dijadwalkan ulang pada pekan depan," pungkas Budi.
Perkara ini diawali dengan kegiatan operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada Senin, 14 September 2026. Dalam kegiatan tersebut, tim KPK mengamankan 19 orang dari wilayah Jabodetabek.
Dari rangkaian OTT tersebut, KPK mengamankan sejumlah barang bukti berupa BBE hingga uang tunai senilai kurang lebih Rp106,3 miliar.
Uang tersebut antara lain ditemukan di rumah Arif dalam beberapa koper berwarna merah, terdiri dari Rp31,86 miliar, 2.611.500 dolar Amerika Serikat, 1.974.500 dolar Singapura, 910 Riyal Arab Saudi, dan 981 Ringgit Malaysia. Selain itu, KPK menemukan uang tunai Rp896 juta di rumah Rizal Pahlevi, Rp8 juta di rumah Zimamanun, serta Rp49,5 juta di rumah Sontang.
Setelah ditemukan adanya dugaan peristiwa pidana dan kecukupan alat bukti pada tahap penyidikan, KPK kemudian menetapkan delapan orang sebagai tersangka, yakni Lampri selaku Dirjen PPTR Kementerian ATR/BPN, Sontang Coin Manurung selaku Kepala Kantor Pertanahan (Kantah) Kabupaten Bogor I, Adrianto Pitojo Adi selaku Direktur Utama PT Summarecon Agung Tbk.
Selanjutnya pihak swasta, yakni Arif Sugiyanto, Fahd El Fouz alias Fahd A Rafiq, Erwin, Muhammad Fakhry, dan Rizal Pahlevi. Mereka langsung ditahan di Rutan KPK cabang Gedung Merah Putih sejak 15 September 2026.
Tiga orang petinggi dari PT Benteng Tunggal kompak mangkir dari panggilan tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus dugaan suap dan penerimaan lainnya di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). 
.jpg)
.jpg)
BERITA TERKAIT: