Ayah Anggota Brimob Diduga juga Peras Kepala Daerah Lain Selain Bupati Pemalang

Hal itu menjadi alasan bagi tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan pemeriksaan terhadap Suranto selaku Sekretaris Daerah (Sekda) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Purworejo, dan Petronela Krenak selaku Bupati Sorong Selatan sebagai saksi kasus dugaan pemerasan.

Jurubicara KPK, Budi Prasetyo mengatakan, kedua saksi dimaksud telah diperiksa sebagai saksi di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada Kav 4, Setiabudi, Jakarta Selatan pada Selasa, 10 November 2026.

"Tidak hanya kepada (pejabat) di Pemalang, tapi juga diduga ini dilakukan di wilayah-wilayah lainnya. Untuk itu, juga ada pemeriksaan dengan saksi bupati dari Sorong, termasuk juga saksi Sekda dari Purworejo," kata Budi kepada wartawan, Kamis, 12 November 2026.

Budi menerangkan, tim penyidik masih terus mendalami praktik-praktik pemerasan serupa yang dilakukan tersangka Lilik di beberapa daerah lainnya.

"Apakah hanya dilakukan di Pemalang, atau kemudian juga merembet ke daerah-daerah lain, sehingga keterangan dari para pihak tersebut tentunya akan sangat membantu penyidik untuk kemudian mengungkap dugaan praktik pemerasan ini secara menyeluruh yang dilakukan oleh LBS," pungkas Budi.

KPK sebelumnya menggelar operasi tangkap tangan (OTT) pada 27-28 Juli 2026 setelah menindaklanjuti laporan masyarakat mengenai dugaan korupsi di lingkungan Pemkab Pemalang.

Dari penyelidikan tertutup, KPK menemukan dugaan pemerasan yang dilakukan Bupati Pemalang, Anom Widiyantoro bersama orang kepercayaannya, Mohamad Haris alias Gus Haris, terhadap sejumlah perangkat daerah dan pihak swasta. Uang yang berhasil dikumpulkan melalui praktik tersebut mencapai Rp1,98 miliar.

Sebagian uang tersebut diduga digunakan untuk mengurus perkara yang menyeret nama Anom di KPK. Dalam prosesnya, Gus Haris menyerahkan Rp1,2 miliar kepada Lilik Budi Suprianto yang diduga menjadi pihak yang menawarkan pengurusan perkara melalui anaknya, Iptu Setya Budi Dias selaku anggota Brimob Polri yang dipekerjakan di KPK sebagai staf administrasi KPK.

KPK menetapkan empat tersangka dalam perkara tersebut, yakni Anom Widiyantoro, Gus Haris, Lilik Budi, dan Iptu Dias. Penyidik juga masih mendalami kemungkinan adanya dugaan tindak pidana lain, termasuk suap proyek dan jual beli jabatan di lingkungan Pemkab Pemalang.