KPK Geledah 6 Lokasi Terkait Korupsi Proyek Jalan Sumut, Sita Dokumen dan Bukti Elektronik

Jurubicara KPK, Budi Prasetyo mengatakan, penggeledahan dilakukan di dua kantor dan empat rumah yang berkaitan dengan perkara tersebut.

"Yakni dua lokasi kantor dan empat lokasi rumah," kata Budi kepada wartawan Rabu, 11 November 2026.

Adapun dua kantor yang digeledah yakni kantor Satuan Kerja (Satker) Wilayah I dan Satker Wilayah II Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Sumut.

Sementara itu, empat lokasi rumah yang digeledah terdiri dari dua rumah pihak swasta yang merupakan kontraktor pembangunan jalan, satu rumah mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Sumut, serta satu rumah mantan Kepala Satker di BBPJN Sumut.

Dalam rangkaian penggeledahan tersebut, penyidik mengamankan sejumlah barang bukti elektronik (BBE) dan beberapa dokumen yang berkaitan dengan penyidikan perkara.

Budi menjelaskan, penggeledahan tersebut masih menjadi bagian dari rangkaian penyidikan kasus yang telah menetapkan delapan orang sebagai tersangka. Dari jumlah tersebut, tujuh orang di antaranya telah ditahan oleh KPK.

Pengembangan perkara ini merupakan tindak lanjut dari penyidikan kasus dugaan korupsi proyek pembangunan jalan di Sumut yang bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada 26 Juni 2025.

Dalam perkara tersebut, KPK awalnya menetapkan lima tersangka dalam dua klaster, yakni proyek di lingkungan Dinas PUPR Sumut dan proyek pada Satker PJN Wilayah I Sumut.

Kelima tersangka tersebut yakni Topan Obaja Putra Ginting selaku Kepala Dinas PUPR Sumut, Rasuli Efendi Siregar selaku Kepala UPTD Gunung Tua Dinas PUPR Sumut sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Heliyanto selaku PPK pada Satker PJN Wilayah I Sumut, M. Akhirun Efendi Siregar selaku Direktur Utama PT Dalihan Natolu Grup (DNG), serta M. Rayhan Dulasmi Pilang selaku Direktur PT Rona Na Mora (RN).

Berdasarkan fakta-fakta persidangan dan temuan baru dalam penyidikan, KPK kemudian mengembangkan perkara ke sejumlah pejabat di lingkungan BBPJN Sumut.

Pada 30 September 2026, KPK mengumumkan penetapan delapan tersangka baru, yakni Stanley Cicero Haggard Tuapattinaja selaku Kepala BBPJN Sumut periode September 2024 hingga 28 Juni 2025; Rahmad Parulian selaku Kepala Satker Wilayah I BBPJN Sumut; Faisal selaku PPK 1.1 BBPJN Sumut Wilayah I; Heri Handoko selaku PPK 1.2 BBPJN Sumut Wilayah I; T. Rahmansyah Putra selaku Kepala Satker PJN Wilayah II Sumut; Manaek Manalu selaku PPK 2.2 BBPJN Sumut Wilayah II; Munson Ponter Paulus selaku PPK 1.4 Satker Wilayah I BBPJN Sumut; serta Dicky Erlangga selaku Kepala Satker PJN I Sumut.

KPK menduga para pejabat BBPJN Sumut meminta dan menerima uang komitmen dari kontraktor yang mengerjakan proyek pembangunan jalan. Besaran komitmen yang diminta diduga bervariasi, mulai dari 0,5 persen hingga 4 persen, bergantung pada jabatan masing-masing.

Pemberian uang tersebut diduga dilakukan melalui transfer maupun secara tunai. Kontraktor yang tidak memenuhi permintaan itu berisiko tidak mendapatkan pekerjaan proyek BBPJN pada periode berikutnya.

Dari delapan tersangka baru tersebut, tujuh orang telah ditahan KPK pada 22 Oktober 2026. Sementara itu, Dicky Erlangga belum memenuhi panggilan pemeriksaan.