"Kejaksaan Agung telah menetapkan tersangka PT BSJ sebagai tersangka korporasi," kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Anang Supriatna kepada wartawan di Jakarta, Selasa, 10 November 2026.
Adapun peran PT BSJ diduga tetap melakukan aktivitas penambangan nikel meski masa berlaku izinnya sudah habis sejak 2014.
"Kegiatan penambangan nikel walaupun masa izinnya sudah berakhir di tahun 2014, tapi tetap melakukan kegiatan penambangan," jelas Anang.
Selain menetapkan tersangka korporasi, penyidik juga menggeledah enam lokasi berkaitan dengan perkara ini, diantaranya kantor PT AMI di Kendari dan area pertambangan di Konawe Utara.
Kemudian, di kantor PT KAA di Konawe Utara, PT AMI dan PT AMID di Kabupaten Buton Tengah. Bukan hanya penggeledahan, penyidik juga telah memeriksa sebanyak 38 saksi.
PT BSJ disangkakan dengan UU 1/2023 tentang KUHP serta UU 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU 20/2001, Pasal 603 juncto Pasal 20 huruf a atau huruf c KUHP juncto Pasal 18 juncto Pasal 20 UU Tipikor, subsider Pasal 3 juncto Pasal 18 juncto Pasal 20 UU Tipikor juncto Pasal 618 juncto Pasal 20 huruf a dan huruf c KUHP, Pasal 5 ayat (1) juncto Pasal 20 UU Tipikor, Pasal 606 ayat (1) juncto Pasal 49 KUHP.
BERITA TERKAIT: