Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Al-Azhar Indonesia, Prof. Suparji Ahmad menilai, pernyataan mengenai niat mundur yang belum diikuti keputusan resmi justru dapat menimbulkan kesan keraguan dalam menjalankan tugas kenegaraan.
"Ini kan masih belum jelas. Dan ngapain disampaikan pada publik kalau hanya sekadar niat. Karena sekadar niat kan nggak ada implikasinya apa-apa secara hukum," kata Suparji kepada
Kantor Berita Ekonomi dan Politik RMOL di Jakarta, Selasa, 10 November 2026.
Menurutnya, meskipun belum memiliki konsekuensi hukum, pernyataan tersebut dapat menimbulkan dampak politik yang kurang baik.
"Cuma itu implikasinya secara politis kan menjadi tidak bagus. Akhirnya kesannya menjadi setengah hati. Karena punya niat mundur, nanti tidak fokus. Karena ada keraguan antara maju dan mundur," ujarnya.
Suparji menegaskan, seorang pejabat negara harus memiliki kepastian sikap dalam menjalankan tanggung jawabnya. Apalagi, jabatan Wakil Presiden memiliki peran penting dalam mendukung jalannya pemerintahan.
Karena itu, lanjut dia, Gibran perlu menentukan sikap secara tegas apabila memang memiliki keinginan untuk meninggalkan jabatannya.
"Maka harus dipastikan. Kalau mundur ya jangan sekadar niat. Mundur beneran," tegasnya.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkapkan bahwa Gibran telah menyampaikan niat mengundurkan diri kepada Presiden Prabowo Subianto dalam pertemuan di Istana Kepresidenan, pada Selasa pagi tadi, 10 November 2026.
Namun, Prasetyo menjelaskan bahwa Presiden Prabowo tidak menyampaikan penolakan terhadap niat tersebut, melainkan memberikan sejumlah saran kepada Gibran.
Namun menurut Suparji, selama belum ada keputusan resmi, niat pengunduran diri tersebut tidak mengubah kedudukan hukum Gibran sebagai Wakil Presiden.
Wacana pengunduran diri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dinilai harus segera diperjelas, agar tidak menimbulkan ketidakpastian politik di lingkungan pemerintahan. 
BERITA TERKAIT: