Jurubicara KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto mengatakan, tim penyidik telah mengirimkan surat panggilan kedua kepada Hasto dalam kapasitasnya sebagai tersangka kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan.
"Sudah (surat panggilan kedua dikirim ke Hasto)" kata Tessa kepada wartawan, Selasa 18 Februari 2025.
Tessa menjelaskan, tim penyidik mengagendakan pemeriksaan kepada Hasto pada Kamis 20 Februari 2025 di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan.
Sebelumnya pada Senin 17 Februari 2025, Hasto mangkir dari panggilan tim penyidik dengan alasan sedang mengajukan upaya hukum praperadilan kembali setelah praperadilan pertama tidak diterima Hakim Tunggal Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Djuyamto. Alasan itu tidak diterima KPK sebagai alasan yang patut dan wajar.
Di hari yang sama, Hasto telah resmi mengajukan permohonan praperadilan untuk 2 perkara melawan KPK. Agenda sidang perdana akan digelar pada Senin 3 Maret 2025.
Pada Selasa 24 Desember 2024, KPK secara resmi mengumumkan 2 orang tersangka baru dalam kasus yang menjerat buronan Harun Masiku (HM) selaku mantan Caleg PDIP, kader PDIP Saeful Bahri, Komisioner KPU Wahyu Setiawan dan mantan Anggota Bawaslu yang juga mantan anggota Bawaslu Agustiani Tio Fridelina.
Keduanya adalah Hasto Kristiyanto (HK) selaku Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDIP, dan Donny Tri Istiqomah (DTI) selaku orang kepercayaan Hasto. Keduanya disebut sebagai pihak pemberi suap kepada Wahyu Setiawan dan Agustiani Tio F.
KPK menyebut bahwa uang suap yang diberikan kepada Wahyu Setiawan sebagiannya juga berasal dari Hasto. Namun KPK belum merinci nominalnya.
Selain itu, Hasto juga ditetapkan sebagai tersangka terkait perintangan penyidikan kasus Harun Masiku. Di mana Hasto memerintahkan Harun melalui Nur Hasan selaku penjaga rumah aspirasi Jalan Sutan Syahrir nomor 12 A yang biasa digunakan sebagai kantor oleh Hasto, untuk merendam HP-nya ke dalam air dan melarikan diri saat OTT KPK pada 8 Januari 2020 lalu.
Dalam perkembangan perkaranya, KPK sudah mencegah Hasto Kristiyanto dan mantan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Hamonangan Laoly yang juga Ketua DPP PDIP agar tidak bepergian ke luar negeri selama 6 bulan ke depan sejak Selasa 24 Desember 2024.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah mengirimkan surat panggilan kedua kepada Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDIP, Hasto Kristiyanto (HK). Agenda pemeriksaan akan berlangsung pada Kamis lusa, 20 Februari 2025. 
BERITA TERKAIT: