Jurubicara KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto mengatakan, tim penyidik memiliki kepentingan dalam melakukan penggeledahan di rumah Hasto di Taman Villa Kartini Blok G3 nomor 18, Kelurahan Margahayu, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi, Jawa Barat.
"Sebagaimana yang sudah disampaikan oleh tim hukum PDIP sendiri bahwa mereka akan taat hukum, akan mengikuti prosesnya, saya pikir apa yang ditanyakan itu tidak akan terjadi ya, kemungkinan besar tidak terjadi, dan silahkan teman-teman pantau saja bagaimana kondisi di lapangan," kata Tessa kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada Kav 4, Setiabudi, Jakarta Selatan, Selasa sore, 7 Januari 2025.
Mengingat, rumah pribadi Hasto dijaga oleh Satgas Cakra Buana PDIP yang mengenakan seragam hitam-hitam dengan topi baret merah.
Selain itu, Tessa memastikan bahwa penggeledahan di rumah Hasto tidak ada kaitannya dengan mangkirnya Hasto dari panggilan tim penyidik pada Senin kemarin, 6 Januari 2025.
"Apakah ada kaitan atau tidak, saya pikir tidak ada. Karena saudara HK juga sudah menyampaikan konfirmasi ketidakhadiran. Dan pasti akan dilakukan reschedule ya. Jadi sekali lagi kegiatan penggeledahan tidak ada kaitan dengan ketidakhadiran saudara HK kemarin," pungkas Tessa.
Sebelumnya pada Senin, 6 Januari 2025, Hasto mangkir dari panggilan tim penyidik untuk diperiksa sebagai tersangka di Gedung Merah Putih KPK. Hasto meminta agar pemeriksaan dijadwalkan kembali di atas tanggal 10 Januari 2025 usai peringatan HUT PDIP.
Dalam perkara Hasto ini, KPK juga sudah memeriksa beberapa saksi, yakni mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan, mantan anggota Bawaslu Agustiani Tio Fridelina, dan mantan Direktur Jenderal (Dirjen) Imigrasi Ronny Franky Sompie.
Pada Selasa, 24 Desember 2024, KPK secara resmi mengumumkan 2 orang tersangka baru dalam kasus yang menjerat buronan Harun Masiku (HM) selaku mantan Caleg PDIP, kader PDIP Saeful Bahri, Komisioner KPU Wahyu Setiawan dan mantan Anggota Bawaslu yang juga mantan anggota Bawaslu Agustiani Tio Fridelina.
Keduanya adalah Hasto Kristiyanto dan Donny Tri Istiqomah (DTI) selaku orang kepercayaan Hasto. Keduanya disebut sebagai pihak pemberi suap kepada Wahyu Setiawan dan Agustiani Tio F.
KPK menyebut bahwa uang suap yang diberikan kepada Wahyu Setiawan sebagiannya juga berasal dari Hasto. Namun KPK belum merinci nominalnya.
Selain itu, Hasto juga ditetapkan sebagai tersangka terkait perintangan penyidikan kasus Harun Masiku. Di mana Hasto memerintahkan Harun melalui Nur Hasan selaku penjaga rumah aspirasi Jalan Sultan Syahrir nomor 12 A yang biasa digunakan sebagai kantor oleh Hasto, untuk merendam HP-nya ke dalam air dan melarikan diri saat OTT KPK pada 8 Januari 2020 lalu.
Tak hanya itu, pada 6 Juni 2024, sebelum Hasto diperiksa sebagai saksi oleh KPK, Hasto memerintahkan Kusnadi untuk menenggelamkan HP yang dalam penguasaan Kusnadi agar tidak ditemukan KPK. Hasto juga mengumpulkan beberapa saksi terkait dengan perkara Harun Masiku dan mengarahkan agar saksi tidak memberikan keterangan yang sebenarnya.
Dalam perkembangan perkaranya, KPK sudah mencegah Hasto Kristiyanto dan mantan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Hamonangan Laoly yang juga Ketua DPP PDIP agar tidak bepergian ke luar negeri selama 6 bulan ke depan sejak Selasa, 24 Desember 2024.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meyakini Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) tidak akan menghalangi dan mengganggu proses penggeledahan yang dilakukan di rumah pribadi Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDIP, Hasto Kristiyanto (HK). 
BERITA TERKAIT: