Jurubicara KPK, Tessa Mahardika Sugiarto mengatakan, hingga saat ini, pihaknya masih melakukan proses pembuatan surat undangan untuk anaknya Presiden Joko Widodo.
Sehingga, surat undangan belum dikirim kepada adiknya Wakil Presiden terpilih periode 2024-2029 Gibran Rakabuming Raka itu.
"Masih proses. Belum (surat undangan belum dikirim)" kata Tessa kepada
Kantor Berita Politik dan Ekonomi RMOL, Selasa (3/9).
Sebelumnya pada Jumat (30/8), Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata mengatakan, pihaknya akan mengundang Kaesang untuk diklarifikasi soal pesawat jet pribadi yang digunakan bepergian ke Amerika Serikat (AS).
"Ini mekanisme prosedur biasa saja yang berlaku di KPK ya. Kalau ada informasi dari masyarakat, kami biasanya mengundang. Kalau terkait dengan laporan penerimaan-penerimaan lewat Direktorat Gratifikasi Kedeputian Pencegahan, kami mengundang," kata Alex kepada wartawan, Jumat siang (30/8).
Namun biasanya, kata Alex, sebelum diundang KPK, pihak-pihak yang dimaksud biasanya sudah memberikan klarifikasi kepada publik. Namun demikian, KPK meminta jika hal itu dilakukan, disertakan dengan bukti-bukti.
"Apakah itu nanti akan menghentikan klarifikasi yang dilakukan KPK? Tentu sesuai kebutuhan dari Kedeputian Pencegahan dan Direktorat Gratifikasi. Kami sih berharap, ketika melakukan deklarasi atau apapun itu disertai bukti. Misalnya, 'oh nggak, saya bayar sendiri, ini lho bukti transfernya'. Jadi clear dong," tutur Alex.
Alex menegaskan, bukti-bukti itu diperlukan supaya masyarakat yang mempertanyakan dan membuat media sosial 2 hari ini sangat ramai dapat tercerahkan. Namun demikian, KPK saat ini tengah membuat surat undangan untuk Kaesang.
"Suratnya sedang dikonsep, surat undangan. Terserah nanti, apakah akan, saya gak tau posisi yang bersangkutan saat ini ada di mana. Iya lah (Kaesang ke KPK), masa kita harus datang ke sana ngapain," pungkas Alex.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaku belum mengirimkan surat undangan kepada Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Kaesang Pangarep untuk diklarifikasi terkait dugaan gratifikasi berupa penggunaan pesawat jet pribadi. 
BERITA TERKAIT: