3 Anak Buah Mertua Menpora Dito Ariotedjo Ikut Mangkir dari Panggilan KPK

Jurubicara Bidang Penindakan dan Kelembagaan KPK, Ali Fikri mengatakan, seharusnya tiga anak buah Fuad Hasan Masyhur itu hadir dan diperiksa sebagai saksi dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL), pada Rabu kemarin (15/5).

"Rabu (15/5) bertempat di BPKP Sulawesi Selatan, tim penyidik sedianya menjadwalkan pemanggilan dan pemeriksaan saksi-saksi," kata Ali kepada wartawan, Kamis sore (16/5).

Tiga saksi dimaksud, yakni Junadya Kartika selaku Direktur Maktour Travel, sera Sukena dan Rifanah selaku pegawai Maktour Travel.

"Ketiganya tidak hadir dan tanpa konfirmasi pada tim penyidik untuk alasannya. Pemanggilan berikutnya segera disampaikan tim penyidik," pungkas Ali.

Sebelumnya, Fuad Hasan Masyhur selaku pemilik Maktour Travel mangkir dari panggilan tim penyidik saat diagendakan diperiksa pada Selasa (14/5).

Sementara, selain berstatus sebagai tersangka TPPU, SYL juga berstatus sebagai terdakwa kasus dugaan korupsi berupa pemerasan terhadap pejabat di Kementan dan penerimaan gratifikasi.

SYL bersama dua terdakwa lainnya, Kasdi Subagyono selaku mantan Sekretaris Jenderal Kementan dan Muhammad Hatta selaku mantan Direktur Alat dan Mesin Pertanian (Alsintan) Kementan, didakwa melakukan pengumpulan uang dari para eselon I.

Pengumpulan uang ini berasal dari potongan 20 persen dari anggaran di masing-masing Sekretariat, Direktorat, dan Badan pada Kementan sejak 2020 hingga 2023, lalu pengumpulan uang patungan atau sharing dari para pejabat eselon I di Kementan.

Agar pengumpulan uang itu bisa lancar, disertai dengan ancaman terhadap para pejabat Kementan. Yakni apabila tidak memenuhi permintaan terdakwa tersebut, maka jabatannya dalam bahaya, dapat dipindahtugaskan atau dinonjobkan oleh terdakwa. Serta apabila ada pejabat yang tidak sejalan dengan hal yang disampaikan terdakwa tersebut agar mengundurkan diri dari jabatannya.

Jumlah uang yang diperoleh SYL selama menjabat sebagai Mentan dengan cara menggunakan paksaan sebesar total Rp44.546.079.044 (Rp44,5 miliar).