Mantan Dirut Perumda Benuo Taka Energi Dijebloskan ke Rutan Samarinda

Jurubicara Bidang Penindakan dan Kelembagaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Ali Fikri mengatakan, tim Jaksa Eksekutor KPK telah selesai melaksanakan eksekusi pidana badan terhadap Baharun Genda berdasarkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) yang berkekuatan hukum tetap.

"Untuk terpidana Baharun Genda dengan pidana penjara selama 5 tahun dikurangi masa penahanan dan denda Rp350 juta disertai uang pengganti Rp1 miliar," kata Ali kepada wartawan, Jumat siang (5/4).

Selain itu, kata Ali, di tempat yang sama, tim Jaksa Eksekutor juga menjebloskan Karim Abidin selaku mantan Kepala Bagian Keuangan Perumda Benuo Taka.

"Sedangkan terpidana Karim Abidin dengan pidana penjara selama 4 tahun dikurangi masa penahanan dan denda Rp200 juta disertai uang pengganti Rp1,2 miliar," pungkas Ali.

Sebelumnya pada Senin (1/4), Jaksa Eksekutor juga telah menjebloskan mantan Dirut Perumda Benuo Taka, Heriyanto dijebloskan ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat, untuk menjalani pidana penjara selama 6 tahun dikurangi masa penahanan.

Selain itu, Heriyanto juga diwajibkan untuk membayar pidana denda sebesar Rp400 juta, dan uang pengganti sebesar Rp4,3 miliar.

Dalam perkaranya, saat menjabat sebagai Bupati PPU periode 2018-2023, Abdul Gafur Mas'ud bersama DPRD dalam paripurna RAPBD menyepakati adanya penambahan penyertaan modal bagi Perumda Benuo Taka sebesar Rp29,6 miliar, Perumda Benuo Taka Energi (PBTE) disertakan modal Rp10 miliar, dan Perumda Air Minum Danum Taka dengan penyertaan modal Rp18,5 miliar.

Pada Januari 2021, Baharun melapor ke Abdul Gafur terkait belum direalisasikannya dana penyertaan modal bagi PBTE, sehingga Abdul Gafur memerintahkan Baharun mengajukan permohonan pencairan dana dimaksud yang ditujukan pada Abdul Gafur yang kemudian diterbitkan Keputusan Bupati PPU sehingga dilakukan pencairan dana sebesar Rp3,6 miliar.

Kemudian sekitar Februari 2021, Heriyanto juga melaporkan hal yang sama, sehingga Abdul Gafur memerintahkan kembali agar segera diajukan permohonan sehingga diterbitkan Keputusan Bupati PPU berupa pencairan dana sebesar Rp29,6 miliar.

Sedangkan bagi Perumda Air Minum Danum Taka, Abdul Gafur menerbitkan Keputusan Bupati PPU dengan pencairan dana sebesar Rp18,5 miliar.

Namun demikian, tiga keputusan yang ditandatangani Abdul Gafur tersebut diduga tidak disertai dengan landasan aturan yang jelas, dan tidak pula melalui kajian, analisis, serta administrasi yang matang. Sehingga timbul pos anggaran dengan berbagai penyusunan administrasi fiktif yang diduga mengakibatkan kerugian keuangan negara sekitar Rp14,4 miliar.