Saat Bertugas di Bea Cukai Batam, Andhi Pramono Diduga Aktif Berikan Rekomendasi yang Menyimpang Aturan Kepabeanan

Hal itu merupakan salah satu materi yang didalami tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat memeriksa 10 orang sebagai saksi dalam kasus dugaan penerimaan gratifikasi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dengan tersangka Andhi Pramono selaku mantan Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Makassar.

"Kamis (13/7) bertempat di Polresta Barelang, Kota Batam, tim penyidik telah selesai memeriksa saksi-saksi," ujar Jurubicara Bidang Penindakan dan Kelembagaan KPK, Ali Fikri kepada wartawan, Jumat pagi (14/7).

Saksi-saksi yang telah diperiksa yaitu Tamrin selaku karyawan swasta, Ciwi Hartono selaku karyawan swasta, Edison Alva selaku wiraswasta, Tiurlan Sihaloho selaku notaris, Anly Cenggana selaku notaris.

Selanjutnya, Willy selaku Direktur PT Megah Menorah Indonesia, Aprianto selaku wiraswasta, Masrayani selaku karyawan swasta, Niaty Inya Ida Putri selaku wiraswasta, dan Susanti selaku karyawan swasta.

"Para saksi hadir dan didalami pengetahuannya antara lain terkait dengan aktivitas tersangka AP saat bertugas di Bea Cukai Batam dan diduga aktif memberikan rekomendasi yang menyimpang dari aturan kepabeanan," tutur Ali.

Atas rekomendasi tersebut, selanjutnya tersangka Andhi menerima fee uang dan membeli beberapa aset bernilai ekonomis.

Andhi Pramono resmi ditahan KPK pada Jumat (7/7) di Rutan KPK pada Gedung Merah Putih KPK. Andhi diduga menerima gratifikasi sebesar Rp28 miliar.

Uang tersebut digunakan untuk membeli berlian seharga Rp652 juta, polis asuransi senilai Rp1 miliar, dan rumah di wilayah Pejaten Jakarta Selatan senilai Rp20 miliar.

Sementara itu, nilai TPPU Andhi saat ini sudah mencapai Rp50 miliar dalam berbagai aset yang diduga berasal dari hasil tindak pidana korupsi.