Jurubicara Bidang Penindakan dan Kelembagaan KPK, Ali Fikri mengatakan, tim penyidik akan terlebih dahulu melakukan analisis terhadap keterangan saksi-saksi dari Indikator dan Poltracking yang sebelumnya telah diperiksa.
"Kita tunggu nanti analisis penyidik," ujar Ali kepada
Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (2/7).
Sehingga ,kata Ali, jika tim penyidik masih membutuhkan keterangan dari pihak Indikator dan Poltracking, maka akan kembali dilakukan pemanggilan untuk diperiksa sebagai saksi.
"Jika dibutuhkan pasti akan dipanggil kembali," pungkas Ali.
Pada Senin (26/6), KPK telah memeriksa Direktur Keuangan PT Indikator Politik Indonesia, Fauny Hidayat. Dia didalami soal aliran uang korupsi yang dipergunakan untuk pembiayaan polling survei pencalonan Ben Brahim sebagai kepala daerah, maupun pencalonan anggota legislatif untuk Ary Egahni.
Selain itu, satu orang saksi lainnya yang dipanggil di hari yang sama ternyata juga hadir dan sudah diperiksa. Saksi yang dimaksud adalah, Direktur Keuangan PT Poltracking Indonesia, Erma Yusriani.
"Iya yang bersangkutan (Erma Yusriani) juga datang sebagai saksi. Sama (materi pemeriksaan sama seperti saksi Fauny Hidayat)" kata Ali kepada
Kantor Berita Politik RMOL, Rabu sore (28/6).
Berdasarkan sumber
Kantor Berita Politik RMOL, masing-masing lembaga survei tersebut menerima uang sekitar Rp 300 juta sebagai pembayaran untuk polling survei.
Sumber tersebut mengatakan, total uang Rp 600 juta untuk kedua lembaga survei itu berasal dari para Kepala Dinas (Kadis) di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kapuas dengan cara patungan dari pos anggaran masing-masing SKPD atas perintah dari Ben Brahim dan istrinya, Ary Egahni.
Ary Egahni kini juga berstatus tersangka dalam perkara dugaan korupsi terkait pemotongan anggaran seolah-olah sebagai utang disertai dengan penerimaan suap di lingkungan Pemkab Kapuas, Kalimantan Tengah (Kalteng).
Uang itu diduga diberikan dengan tujuan agar elektabilitas Ben Brahim dan istrinya menjadi baik agar dipilih oleh masyarakat dalam penyelenggaraan Pilbup Kapuas, Pilgub Kalteng, maupun Pileg DPR RI.
Ben Brahim diduga menerima fasilitas dan sejumlah uang dari berbagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Pemkab Kapuas, dan dari pihak swasta selama menjadi Bupati Kapuas selama dua periode.
Sedangkan Ary Egahni diduga aktif turut campur dalam proses pemerintahan, antara lain dengan memerintahkan beberapa kepala SKPD untuk memenuhi kebutuhan pribadinya dalam bentuk pemberian uang dan barang mewah.
Sumber uang yang diterima Ben Brahim dari Ary berasal dari berbagai pos anggaran resmi di SKPD Pemkab Kapuas. Fasilitas dan sejumlah uang yang diterima digunakan oleh Ben Brahim untuk biaya operasional saat mengikuti Pilbup Kapuas, Pilgub Kalteng, termasuk keikutsertaan Ary dalam Pileg DPR RI tahun 2019 dari Partai Nasdem.
Dari beberapa sumber penerimaan uang itu, jumlah uang yang diterima Ben Brahim dan Ary sekitar Rp 8,7 miliar. Uang itu juga digunakan untuk membayar dua lembaga survei nasional, yakni lembaga survei Poltracking Indonesia dan Indikator Politik Indonesia.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan akan kembali memanggil petinggi lembaga survei Indikator Politik Indonesia dan Poltracking Indonesia untuk mendalami dugaan aliran uang korupsi Bupati Kapuas periode 2013 hingga 2018 dan 2018 hingga 2023, Ben Brahim S Bahat (BBSB) dan istrinya, Ary Egahni. 
.jpeg)
BERITA TERKAIT: