Pantauan
Kantor Berita Politik RMOL, Budi Saptaji yang didampingi istrinya mulai menjalani pemeriksaan pada pukul 09.10 WIB di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada Kav 4, Setiabudi, Jakarta Selatan. Budi dan istrinya selesai diperiksa sekitar pukul 16.03 WIB.
Saat hendak meninggalkan area Gedung Merah Putih KPK, Budi dan istrinya sempat berjalan terpisah. Bahkan, Budi berjalan cepat untuk menghindari wartawan yang hendak mewawancarainya.
Saat dilontarkan berbagai pertanyaan oleh wartawan, terkait perusahaan yang bergerak di bidang konsultan pajak hingga keterlibatannya dalam perusahaan bersama dengan pegawai pajak lainnya yakni Dendy Heryanto, Budi lebih memilih bungkam hingga meninggalkan Gedung Merah Putih KPK.
Bahkan, Budi sempat menyikut wartawan yang mewawancarainya saat dirinya sedang berjalan cepat.
Berdasarkan sumber
Kantor Berita Politik RMOL, Budi bekerja sama dengan Dendy dalam mengelola sebuah perusahaan yang bergerak di bidang konsultan pajak. Di mana, Budi sebagai frontliner perusahaan tersebut.
Perusahaan konsultan pajak tersebut diduga memiliki pola yang sama dengan perusahaan mantan pejabat Ditjen Pajak, Rafael Alun Trisambodo, yang sudah menjadi tersangka dan ditahan oleh KPK.
Rafael diketahui memiliki PT Artha Mega Ekadhana (AME) yang bergerak dalam bidang jasa konsultansi terkait pembukuan dan perpajakan.
Adapun pihak yang menggunakan jasa PT AME adalah para wajib pajak yang diduga memiliki permasalahan pajak. Khususnya terkait kewajiban pelaporan pembukuan perpajakan pada negara melalui Ditjen Pajak.
Di mana, setiap kali wajib pajak mengalami kendala dan permasalahan dalam proses penyelesaian pajak, Rafael diduga aktif merekomendasikan PT AME.
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
Tak ada satu kata pun yang keluar dari mulut pegawai Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan, Budi Saptaji, usai diperiksa selama 7 jam oleh tim Direktorat Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kamis sore (6/4). 
BERITA TERKAIT: