Mesir dan Qatar Kecam Rencana Netanyahu Usir Warga Palestina

Dalam pernyataan resmi pada Jumat, 5 September 2025, Kementerian Luar Negeri Mesir menyebut komentar Netanyahu sebagai bagian dari upaya memperpanjang konflik di kawasan dan menghindari tanggung jawab atas pelanggaran Israel di Gaza.

Sebelumnya, dalam wawancara dengan saluran Telegram Israel Abu Ali Express, Netanyahu mengatakan ada “rencana berbeda” untuk membangun kembali Gaza dan mengeklaim separuh penduduknya ingin meninggalkan wilayah tersebut. Ia juga menyebut bukan Israel yang memaksa, melainkan “keinginan warga”.

“Saya bisa membuka Rafah untuk mereka, tetapi Mesir pasti akan segera menutupnya,” kata Netanyahu, dikutip dari Al-Jazeera.

Menanggapi hal ini, Mesir menegaskan penolakannya terhadap pengusiran paksa warga Palestina. Mereka menyebut praktik itu melanggar hukum internasional dan termasuk “kejahatan perang” yang tak bisa ditoleransi. 

Mesir juga menegaskan tidak akan pernah terlibat dalam proses pemindahan warga Palestina dan menyebutnya sebagai “garis merah” yang tidak boleh dilanggar.

Qatar juga mengeluarkan kecaman serupa. Kementerian Luar Negeri Qatar menyebut pernyataan Netanyahu sebagai bentuk lanjutan dari “pendudukan yang melanggar hak-hak rakyat Palestina”.

“Kebijakan hukuman kolektif ini tidak akan berhasil memaksa rakyat Palestina meninggalkan tanah mereka atau melepaskan hak-hak sah mereka,” tegas Qatar.