Profesi Pekerja Sosial di Tiongkok Mulai Ditinggalkan

Departemen Pekerjaan Sosial dari komite Partai Komunis di daerah Feng di Xuzhou, provinsi Jiangsu, mengaitkan kekurangan bakat di organisasi pemerintah akar rumput dengan paket remunerasi yang tidak menarik dan beban kerja yang berat, dan menyerukan lebih banyak dukungan finansial.

Sebuah laporan yang merangkum temuan survei yang dilakukan di daerah itu dipublikasikan di akun WeChat resmi departemen tersebut pada tanggal 21 November dan kemudian dimuat oleh people.com.cn.

Seperti diberitakan South China Morning Post, laporan tersebut tampaknya telah dihapus dari akun WeChat sejak postingan aslinya. Dan situs web People's Daily telah mengganti laporan awalnya dengan versi ringkas yang sekarang menghilangkan rincian tentang masalah yang dihadapi daerah tersebut.

Departemen Pekerjaan Sosial Komite Sentral adalah organ partai yang dibentuk tahun lalu untuk menangani keluhan publik, tata kelola akar rumput, membangun aparatur partai di sektor swasta, dan mengokordinasikan relawan.

Departemen ini dibentuk untuk mempererat cengkeraman partai di semua tingkatan dan pemerintah daerah diminta untuk membentuk cabang-cabang lokal guna melaksanakan pekerjaan di tingkat akar rumput.

Menurut laporan daerah Feng, sebagian besar tugas tata kelola daerah dilaksanakan oleh staf kontrak atau sementara, termasuk banyak yang tidak memiliki pelatihan profesional.

Laporan tersebut menunjukkan bahwa di antara lebih dari 5.000 pekerja masyarakat di daerah tersebut, kurang dari 2 persen adalah pekerja sosial berlisensi. Banyak pekerja pemerintah daerah di pedesaan atau kotapraja adalah pekerja yang lebih tua dengan sedikit pendidikan.

“Sejumlah besar anggota staf kontrak atau sementara menjadi tulang punggung operasi harian di tingkat akar rumput. Tanpa jabatan formal, mereka tidak hanya rentan terhadap perlakuan tidak adil tetapi juga menderita dampak negatif terhadap martabat profesional dan motivasi kerja mereka, yang dapat dengan mudah mendorong mereka untuk berhenti,” katanya.

Pekerja pemerintah akar rumput di Tiongkok telah lama menjadi sasaran beban kerja yang berat saat menjalankan berbagai tugas, termasuk rehabilitasi, mendidik remaja, layanan medis dan layanan pemasyarakatan di masyarakat serta menangani pengaduan.

“Tugas akar rumput sehari-hari itu rumit, berat, dan terfragmentasi. Banyak pekerja garis depan kewalahan dan menghabiskan sepanjang hari untuk pekerjaan administratif. Hal ini membuat mereka hanya punya sedikit waktu atau energi untuk pembelajaran sistematis atau pengembangan profesional,” kata laporan itu.

Berbagai skema yang mendorong lulusan universitas untuk bekerja di lembaga pemerintah tingkat rendah atau lembaga publik telah membantu mendatangkan sejumlah orang hebat untuk bekerja di daerah itu, tetapi sebagian besar hanya bertahan dalam waktu singkat.

Laporan itu mengatakan inisiatif semacam itu gagal memastikan tenaga kerja yang stabil, karena para lulusan biasanya menganggap layanan tersebut sebagai batu loncatan untuk studi lebih lanjut atau posisi pemerintah.

Laporan tersebut juga mengkritik kebijakan impor bakat daerah tersebut, yang digambarkannya sebagai kebijakan yang tidak memberikan manfaat unik bagi calon pekerja dan "tidak terlalu tepat sasaran dan relatif tidak menarik bagi bakat".

Sementara itu, kaum muda dari daerah setempat cenderung mencari pekerjaan yang lebih baik di kota-kota besar, dan hanya sedikit yang ingin bertahan.

Untuk mengatasi kekurangan pekerja pemerintah akar rumput, laporan tersebut mendesak pemerintah untuk memberikan lebih banyak insentif, termasuk menyediakan perumahan yang layak bagi bakat, membantu pencarian pekerjaan bagi pasangan karyawan, dan mengatur sekolah bagi anak-anak mereka. Ditambahkan pula bahwa pemerintah juga harus mencari penduduk setempat yang telah belajar atau memulai bisnis di tempat lain dan mencoba untuk menarik mereka kembali bekerja.

“Pemerintah harus menetapkan kebijakan gaji yang wajar, menstandardisasi gaji pekerja masyarakat tanpa jabatan formal, meningkatkan sistem insentif, mengatasi masalah upah rendah dan tunjangan yang buruk bagi para pekerja ini, dan meningkatkan status sosial dan prestise profesional mereka,” tambahnya.