Dalam laporan tahunan PBB “
Children in Armed Conflict", Israel dimasukkan ke dalam lampiran sebagai salah satu negara yang merugikan anak-anak selama konflik bersenjata.
Laporan tersebut akan diserahkan ke Dewan Keamanan PBB pada 14 Juni 2024 mendatang dan secara resmi diterbitkan beberapa waktu setelahnya.
Menurut Jurubicara Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres, Stephane Dujarric langkah tersebut dilakukan untuk memberi teguran kepada Tel Aviv atas perbuatannya yang merugikan.
"Hal ini dilakukan untuk memberikan peringatan kepada negara-negara tersebut dan menghindari kebocoran," katanya, dikutip
Aljazeera pada Sabtu (8/6).
Menanggapi hal tersebut, Duta besar Israel untuk PBB, Gilad Erdan, mengecam keputusan PBB meski sebelumnya ia telah menerima pemberitahuan resmi soal keputusan itu dari Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres.
"Ini sungguh keterlaluan dan salah," kata Erdan dalam unggahan video Aljazeera.
"Saya menanggapi keputusan memalukan tersebut dan mengatakan bahwa tentara kami adalah yang paling bermoral di dunia. Satu-satunya yang masuk daftar hitam adalah Sekjen yang memberi insentif dan mendorong terorisme, dimotivasi oleh kebencian terhadap Israel," ungkapnya.
Di sisi lain, pejabat senior Palestina Riad Malki menyambut baik keputusan PBB. Namun ia menilai bahwa langkah itu sedikit terlambat.
"Sekarang, dihadapkan pada bencana di Gaza yang dunia lihat dengan mata telanjang dengan genosida yang secara khusus menargetkan anak-anak dan perempuan, Sekjen PBB tidak lagi punya alasan untuk tidak memasukkan Israel ke dalam daftar hitam," kata Malki dalam sebuah pernyataan.
Menurut kantor media pemerintah Gaza, lebih dari 36.700 warga Palestina tercatat meninggal dunia, termasuk 15.571 anak-anak dalam serangan Israel yang diluncurkan sejak awal Oktober 2023.
Perserikatan Bangsa Bangsa telah memasukkan Israel ke dalam daftar hitam sebagai negara yang melakukan kekerasan terhadap anak dalam konflik bersenjata. 
BERITA TERKAIT: