Bongbong Marcos Semakin Tegas Hadapi Tiongkok

Perintah tersebut ditujukan pada serangkaian konfrontasi maritim bilateral dan saling tuding mengenai wilayah sengketa di Laut Cina Selatan.

Beijing mengklaim hampir seluruh wilayah Laut Cina Selatan. Klaim Tiongkok tumpang tindih dengan klaim Filipina, Vietnam, Indonesia, Malaysia, dan Brunei. Pengadilan Arbitrase Permanen pada tahun 2016 mengatakan klaim Tiongkok tidak memiliki dasar hukum.

Ketegangan terbaru terjadi akhir pekan lalu, ketika Tiongkok menggunakan meriam air untuk mengganggu misi pasokan Filipina ke Second Thomas Shoal bagi tentara yang menjaga kapal perang yang sengaja mendarat di terumbu karang 25 tahun lalu.

“Meskipun terdapat upaya untuk meningkatkan stabilitas dan keamanan di wilayah maritim kami, Filipina terus menghadapi serangkaian tantangan serius yang mengancam integritas wilayah, tetapi juga keberadaan damai warga Filipina,” kata Bongbong dalam perintah tersebut seperti dikutip dari DailyMail.

Bongbong berjanji untuk menerapkan tindakan balasan terhadap “serangan ilegal, koersif, agresif dan berbahaya” yang dilakukan oleh penjaga pantai Tiongkok.

Perintahnya memperluas dan mengatur ulang dewan maritim pemerintah, menambahkan penasihat keamanan nasional, jaksa agung, kepala Badan Koordinasi Intelijen Nasional, dan satuan tugas Laut Cina Selatan.

Perintah tersebut tampaknya memperluas peran militer dengan memasukkan Angkatan Bersenjata Filipina, bukan hanya angkatan laut, di antara lembaga-lembaga yang mendukung dewan tersebut.

Dewan Maritim Nasional yang berganti nama akan menjadi badan pusat yang merumuskan strategi guna memastikan kerangka kerja yang “terpadu, terkoordinasi dan efektif” untuk keamanan maritim dan kesadaran domain Filipina.

Marcos menambah jumlah lembaga yang mendukung dewan tersebut menjadi 13 dari sembilan, termasuk badan antariksa dan Institut Urusan Maritim dan Hukum Laut Universitas Filipina.