Kremlin: Bukan di Bawah Pendudukan, Kepulauan Kuril Memang Milik Rusia dan Tidak Perlu Diperdebatkan

Penolakan itu disampaikan Juru Bicara Presiden Rusia Dmitry Peskov pada Selasa (11/4) untuk menanggapi pernyataan Kementerian Luar Negeri Jepang yang mengatakan bahwa wilayah tersebut berada di bawah pendudukan Rusia dan mereka telah secara teratur menyampaikan protes kepada pihak Rusia atas latihan militer di bagian selatan Kepulauan Kuril.

Peskov dengan tegas mengatakan Kepulauan Kuril memang milik Rusia dan tidak akan terpisahkan.

"Kami sering mendapati pernyataan semacam itu. Kami menolak gagasan dan kata-kata semacam itu. Kepulauan Kuril adalah bagian tak terpisahkan dari Rusia," ujar Peskov, seperti dikutip dari TASS.

Dalam laporan tahunan tentang kebijakan dan kegiatan luar negeri, Kementerian Luar Negeri Jepang dalam Buku Biru Diplomatik, kembali mengecam keputusan Moskow untuk menghentikan pembicaraan tentang perjanjian perdamaian formal dengan Jepang. Moskow tidak ingin ada pembicaraan semenjak Jepang menjatuhkan sanksi anti-Rusia secara sepihak  sehubungan dengan situasi di Ukraina.

Menurut Kementerian, pihak berwenang Jepang telah menahan diri untuk tidak menggunakan istilah "pendudukan ilegal" sehubungan dengan Kepulauan Kuril selama masa jabatan Perdana Menteri Shinzo Abe. Namun, setelah hubungan kedua negara menjadi tegang pada tahun lalu karena perkembangan di Ukraina, Kementerian kembali menggunakan istilah ini dalam laporan tahunannya.

Rusia dan Jepang telah menegosiasikan perjanjian damai setelah Perang Dunia II. Batu sandungan utama untuk ini adalah masalah kepemilikan Kepulauan Kuril selatan. Setelah berakhirnya Perang Dunia II, semua Kepulauan Kuril dimasukkan ke dalam Uni Soviet. Namun, Jepang menantang kepemilikan Pulau Iturup, Kunashir, Shikotan, dan sejumlah pulau tak berpenghuni di Punggung Kuril Kecil yang disebut Kepulauan Habomai di Jepang.

Pada tahun 1956, Uni Soviet dan Jepang menandatangani deklarasi bersama tentang penghentian perang. Kedua negara melanjutkan hubungan diplomatik dan lainnya, namun belum ada perjanjian damai yang ditandatangani sampai sekarang.

Kementerian luar negeri Rusia telah berulang kali mengatakan bahwa kedaulatan Rusia atas pulau-pulau ini, yang dituangkan dalam dokumen internasional, tidak dapat diperdebatkan lagi. Itu adalah milik Rusia dan bagian yang tidak bisa dipisahkan dari Rusia.