Dalam pedoman yang dikeluarkan oleh Komisi Sentral Partai Komunis, Dewan Negara, dan kabinet itu disebutkan China mendorong rehabilitasi narkoba sukarela yang termasuk menyediakan layanan rehabilitasi narkoba di fasilitas masyarakat sambil mengatur rehabilitasi wajib dan karantina serta membangun jaringan pelayanan sosial untuk pecandu.
Pedoman tersebut dibuat dengan mempertimbangkan bahwa pada tahun 2020 mendatang jumlah penggunan narkoba harus tumbuh pada tingkat yang lebih lambat dan untuk mewujudkan hal tersebut akan lebih efisien jika sistem rehabilitasi dilakukan di tempat.
Selain itu, dalam pedoman disebutkan China juga akan membuat rehabilitasi narkoba menjadi lebih mudah diakses dan mereka yang direhabilitasi akan mendapatkan bantuan dalam mencari pekerjaan kelak.
Dalam pedoman itu disebutkan juga bahwa perdagangan narkoba baik di dalam negeri maupun luar negeri akan dijerat dengan huku, Pemerintah pun akan memperkuat kerjasama internasional terkait pemberantasan narkoba.
Lebih lanjut, pemerintah juga mendorong swastan untuk menanamkan modalnya dalam usaha anti-narkoba.
"Ini adalah pertama kalinya pedoman anti-narkotika diajukan atas nama Komite Sentral Partai komunis dan Dewan Negara," kata kepala anti-narkoba dari Kementerian Keamanan Publik China, Liu Yuejin seperti dikabarkan
China Daily.
Pedoman tersebut diumumkan di publik menyusul penyebaran narkoba di dalam negeri yang dinilai Liu semakin memburuk.
Menurut statistik resmi, jumlah pengguna narkoba di China saat ini sekitar 2,58 juta orang. Liu memperkirakan penyebaran obar-obatan terlarang itu menimbulkan kerugian ekonomi langsung lebih dari 100 miliar yuan atau sekitar 16 miliar dolar AS setiap tahunnya.
[mel]
BERITA TERKAIT: