Berita

Anggota DPD RI Dapil DKI Jakarta Fahira Idris. (Foto: Istimewa)

Parlemen

APBD DKI 2027 Rp86,3 Triliun Harus Dongkrak Kualitas Hidup Warga Jakarta

MINGGU, 22 NOVEMBER 2026 | 06:55 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Anggota DPD RI Dapil DKI Jakarta Fahira Idris menyambut positif kesepakatan Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI Jakarta bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) mengenai Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) DKI Jakarta Tahun Anggaran 2027 sebesar Rp86,3 triliun. 

Menurut Fahira, kesepakatan yang memprioritaskan pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial merupakan langkah penting untuk memastikan pembangunan Jakarta semakin berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

"Kekuatan APBD bukan semata-mata pada besarnya anggaran, tetapi pada kemampuannya menjawab kebutuhan masyarakat, memperluas kesempatan, dan meningkatkan kualitas hidup warga Jakarta,” kata Fahira, dikutip Minggu 22 November 2026.


Menurut Senator Jakarta ini, besaran RAPBD 2027 yang meningkat sekitar 4,9 persen dibandingkan APBD 2026 memberikan ruang untuk memperkuat pembangunan. Namun, setiap alokasi perlu disertai target yang jelas dan pengawasan agar manfaat anggaran dapat dirasakan secara merata.

Dalam konteks tersebut, Fahira Idris menyampaikan lima catatan terkait arah dan pelaksanaan APBD DKI Jakarta 2027.

Pertama, pastikan anggaran pendidikan memperluas akses sekaligus meningkatkan kualitas pembelajaran. Kedua, perkuat layanan kesehatan dan pastikan perlindungan warga rentan tetap terjaga.

“Kita ingin anak-anak Jakarta memperoleh pendidikan yang baik tanpa terkendala biaya, sementara warga yang membutuhkan pengobatan mendapatkan pelayanan dan perlindungan yang pasti," kata Fahira.

Ketiga, perkuat perlindungan sosial sekaligus pemberdayaan ekonomi warga. Keempat, prioritaskan penyelesaian persoalan perkotaan yang langsung memengaruhi kualitas hidup warga.

Kelima, pastikan disiplin fiskal, transparansi, dan kualitas realisasi anggaran. Fahira menilai peningkatan RAPBD perlu diikuti optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terukur, tanpa menambah beban yang tidak proporsional bagi masyarakat dan pelaku usaha kecil.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

Mahfud MD Wanti-wanti Sidang MPR Penggantian Gibran Bisa Tidak Sah

Jumat, 20 November 2026 | 11:11

UPDATE

Polisi Kumpulkan Barang Bukti Dugaan Makar Dari Penggeledahan di Bogor dan Tangerang

Sabtu, 21 November 2026 | 22:24

BRI Peduli Grow & Green Tanam 5.000 Pohon Produktif di Jakarta

Sabtu, 21 November 2026 | 22:08

IEU-CEPA Diteken, 90,4 Persen Produk RI Bebas Tarif Masuk Uni Eropa

Sabtu, 21 November 2026 | 21:57

Usul Prabowo Punya 3 Wapres, Ketua DPD: Cuma Perlu Amandemen Satu Pasal Kok

Sabtu, 21 November 2026 | 21:51

Presidium Konstitusi: Kursi Wapres Harus Diisi Seorang Negarawan!

Sabtu, 21 November 2026 | 21:32

BNI Tegaskan Komitmen Pembiayaan Berkelanjutan Percepat Dekarbonisasi Industri di COP31

Sabtu, 21 November 2026 | 20:36

Ketua DPD Usul Prabowo Punya 3 Wapres: Indonesia Negara Besar

Sabtu, 21 November 2026 | 20:16

Verrell Bramasta: Ruang Digital Sehat Butuh Pencegahan, Bukan Hanya Penindakan

Sabtu, 21 November 2026 | 19:59

PLN Intensifkan Upaya Penguatan Kelistrikan Sulawesi

Sabtu, 21 November 2026 | 19:52

Wapres Nonparpol Pilihan Aman Prabowo Jaga Stabilitas Politik

Sabtu, 21 November 2026 | 19:42

Selengkapnya